Pilipus Tarigan SH, MH
BOGOR-KITA.com – Pelantikan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Nurhayanti pada Senin (16/3/2016) oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Senin (16/3/2015) mendatang, merupakan keniscayaan yang harus dilakukan setelah hampir setahun berstatus pelaksana tugas. Setelah dilantik menjadi Bupati Bogor definitif, Nurhayanti diyakini akan berlari kencang membangun Kabupaten Bogor dengan beban berat menjadikan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia. Dengan status bupati definitif, Nurhayanti tidak lagi terbelenggu oleh sejumlah pembatasan wewenang. Hal ini dikemukakan advokat Pilipus tarigan SH, MH kepada BOGOR-KITA.com, Jumat (13/3/2015) siang.
Menyoal apa saja yang diharapakan dengan dilantiknya Nurhayanti menjadi bupati definitif, Pilipus mengemukakan, tentu saja diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku berdasarkan kewenangan konkuren daerah. Salah satunya adalah mengenai kebikjakan terkait dengan fasilitas untuk menunjang kebutuhan dasar, seperti air bersih, fasilitas kesehatan bagi daerah yang jauh dari pusat pemerintahan Kabuopaten Bogor, seperti desa desa di sekitar TPA Galuga dan lain sebagainya.
Yang tidak kurang pentingnya, kata Pilipus, adalah informasi terkait peraturan daerah (perda). “Pemkab Bogor diharapkan bisa menyosialisasi perda secara luas sampai masyarakat mengerti. Untuk itu diperlukan adanya mekanisme ataupun prosedur yang tepat sehingga masyarakat awam pun dapat mengakses informasi tentang perda tersebut dengan mudah, baik melalui permohonan tertulis dan atau secara online, sehingga pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 dapat diakukan dengan baik.
Terkait calon wakil, Bupati Nurhayanti diyakini sudah memiliki nama tertentu. “Nurhayanti juga diyakini mengikuti keinginan masyarakat terkait calon wakil. Pasti sudah ada nama di sakunya,” kata Pilipus. Yang jelas, imbuh Pilipus, Nurhayanti tidak perlu merasa membelenggu dengan urusan jenis kelamin. “Laki laki atau perempuan sama saja, karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk duduk dalam pemerintahan. Yang penting bukan status jendernya, melainkan ualifikasinya, kompetensinya,” tandas Pilipus yang juga pendiri Lmbaga bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR).
Pilipus mengemukakan, dirinya sudah mendengar sejumlah nama yang masuk dalam bursa wakil bupati. “Dari sejumlah nama yang muncul, saya menilai Ade Munawaroh adalah calon wakil bupati paling ideal. Alasannya, karena Ade Munawaroh Yasin memiliki konstituen yang luas di Kabupaten Bogor, merakyat dan sudah terbiasa berinteraksi dan menampung aspirasi rakyat. Sebagai anggota dua periode, terakhir sebagai Wakil Ketua DPRD, maka Ade Munawaroh juga dapat diandalkan menjadi jembatan membangun hubungan eksekutif dan legislatif secara harmonis, sinergis tanpa harus saling mendominasi satu sama lain,” kata Pilipus. [] Admin
