Bawaslu Siapkan Strategi Komunikasi Publik Hadapi Pemilu 2029 Lewat Refleksi dan Transformasi Kehumasan
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memperkuat strategi komunikasi publik sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan pemilu.
Penguatan tersebut dibahas dalam kegiatan Refleksi dan Transformasi Kehumasan yang digelar di Bigland Hotel Bogor, Jalan Malabar, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 23-25 September 2026 itu diikuti 206 peserta yang berasal dari jajaran Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, hingga Bawaslu kabupaten/kota.
Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Lolly Suhenty, mengatakan komunikasi publik menjadi bagian penting dalam memperkenalkan sekaligus menjelaskan kerja-kerja pengawasan Bawaslu kepada masyarakat.
Menurut Lolly, informasi yang disampaikan secara akurat diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai berbagai kegiatan dan kebijakan pengawasan yang dilakukan lembaga.
“Kehumasan merupakan corong depan Bawaslu untuk mewartakan kinerja yang dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang benar. Seringkali publik bereaksi negatif karena tidak terpapar informasi yang benar,” kata Lolly.
Ia menyebut kegiatan refleksi tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali pola komunikasi yang selama ini diterapkan Bawaslu. Evaluasi itu kemudian diarahkan untuk menghasilkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Lolly menargetkan hasil kegiatan tersebut dapat menjadi pijakan dalam menghadapi tahapan pemilihan yang mulai berlangsung pada 2027.
“Target utama dari komunikasi yang dibangun oleh Bawaslu adalah menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi ke depan. Melalui refleksi ini, diharapkan lahir banyak strategi sehingga tahun 2026 diakhiri dengan rumusan strategi untuk persiapan menghadapi tahapan pemilihan di tahun 2027,” ujarnya.
Selain komunikasi publik, Bawaslu juga membahas kebutuhan penguatan pengawasan di ruang digital. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pemetaan potensi kerawanan yang muncul seiring perkembangan teknologi.
Lolly menilai kesiapan SDM menjadi salah satu faktor penting agar jajaran Bawaslu dapat merespons berbagai persoalan yang muncul selama tahapan pemilihan.
Bawaslu juga terus mendorong penerapan kebijakan manajemen krisis yang telah dibangun pada periode 2022-2024. Pedoman tersebut dinilai penting untuk memastikan informasi dapat disampaikan secara cepat dan tepat ketika terjadi situasi darurat.
“Hal ini perlu terus diingatkan ke bawah agar pedoman yang ada tetap dipedomani,” ucapnya.
Dalam menghadapi dinamika pemberitaan, Lolly mengatakan Bawaslu turut melakukan media tracking, khususnya terhadap informasi yang bernada negatif mengenai lembaga.
Pelacakan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan informasi di ruang publik sekaligus menjadi bahan untuk melakukan klarifikasi apabila ditemukan pemberitaan atau data yang tidak sesuai.
Ia menekankan agar jajaran kehumasan tidak menutup diri terhadap kritik. Masukan masyarakat justru perlu dijadikan bahan evaluasi, sementara informasi yang keliru harus diluruskan berdasarkan data.
“Sebagai lembaga humas, Bawaslu tidak boleh baper dan harus bekerja untuk memberikan informasi yang akurat, menerima masukan yang betul sebagai bahan evaluasi, serta menyampaikan informasi yang benar jika data yang beredar tidak sesuai,” jelasnya.
Menurutnya, kerja sama dengan media juga perlu terus diperkuat, termasuk ketika tidak sedang memasuki tahapan pemilu. Media dinilai memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepemiluan kepada masyarakat.
“Media juga merupakan mitra Bawaslu bahkan di masa non-tahapan karena media punya tanggung jawab mengedukasi publik dengan informasi yang benar dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu, Agung Bagus Gede Bhayu Indra, mengatakan kualitas pengawasan pemilu perlu berjalan beriringan dengan kemampuan lembaga membangun komunikasi publik yang terbuka dan kredibel.
Ia menyebut humas menjadi penghubung antara berbagai kerja pengawasan Bawaslu dengan masyarakat. Karena itu, informasi terkait tugas dan kewenangan, isu kepemiluan, hingga pengawasan partisipatif harus dapat disampaikan secara efektif dan mudah diakses.
“Pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan Bawaslu tidak hanya ditentukan oleh kualitas kerja pengawasan, tetapi juga oleh kemampuan Bawaslu membangun komunikasi publik yang terbuka, kredibel, relevan, dan mampu melibatkan masyarakat,” kata Agung.
Menurut Agung, perubahan pola komunikasi masyarakat membuat transformasi kehumasan menjadi kebutuhan. Perkembangan media sosial dan kecerdasan buatan (AI) turut mengubah ekosistem informasi yang dihadapi lembaga.
Di sisi lain, muncul tantangan berupa hoaks, disinformasi, fragmentasi ruang informasi, serta tuntutan masyarakat terhadap informasi yang cepat, kredibel, dan mudah dipahami.
Karena itu, kegiatan di Bogor tersebut diarahkan tidak hanya sebagai evaluasi, tetapi juga menjadi forum untuk merumuskan strategi komunikasi publik Bawaslu menuju Pemilu 2029.
Agung mengatakan perspektif dari pihak eksternal juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana masyarakat memandang komunikasi Bawaslu sekaligus mengidentifikasi faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga.
“Kegiatan ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang transformasi kehumasan di tengah perubahan ekosistem informasi, termasuk perkembangan media sosial, kecerdasan buatan, hoaks, dan disinformasi,” ujarnya.
Bawaslu selanjutnya akan merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif dan responsif. Strategi tersebut diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih beragam dengan informasi yang mudah dipahami.
“Transformasi tersebut diarahkan untuk membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan, konsistensi, responsivitas, dan dialog, sekaligus mendorong masyarakat berperan aktif dalam memahami proses pemilu, pencegahan pelanggaran, mengawasi tahapan, serta menjaga nilai-nilai demokrasi,” ucapnya.
Hasil refleksi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi kelembagaan untuk memperkuat fungsi kehumasan Bawaslu dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029. [] Ricky
