Targetkan PAD Rp2 Triliun, Bapenda Kota Bogor Gandeng Camat dan Lurah
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar Gathering Sinergi Optimalisasi PAD dan Transformasi Digital bersama aparat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bogor di Elingo Restoran, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan yang bertujuan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor itu dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo.
Eko mengingatkan jajaran wilayah agar bersyukur karena kondisi fiskal dan bisnis di Kota Bogor masih dalam kondisi baik. Menurutnya, hal itu terlihat dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur yang tetap dibayarkan penuh tanpa pengurangan maupun rasionalisasi.
“Sekarang tinggal bagaimana kita untuk fight, bertempur, dan bekerja sebagai petarung untuk membantu dan berbakti kepada Kota Bogor serta masyarakat, supaya visi-misi kota ini tercapai. Salah satu indikator visi-misi tercapai adalah jika PAD-nya juga tercapai,” ujar Eko
Eko menekankan pentingnya modal sosial atau social capital antara Bapenda dengan aparat wilayah. Ia meminta lurah dan camat membangun kepercayaan, sinergi, dan chemistry dalam menggali potensi PAD di wilayah masing-masing.
Menurutnya, tantangan peningkatan PAD ke depan tidak mudah sehingga diperlukan upaya ekstensifikasi sumber-sumber PAD alternatif melalui peran aktif wilayah.
“Saya sadarkan juga kepada teman-teman lurah dan camat, bahwa kinerja ini menjadi salah satu bentuk penilaian performa. Kalau mereka bagus dalam melaksanakan tugas ini dan mengembangkan potensi PAD di wilayahnya hingga hasilnya optimal, tentu akan menjadi salah satu indikator dalam promosi jabatan,” katanya.
Eko menyebut sejumlah potensi PAD yang harus diawasi bersama, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor restoran, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pajak restoran yang kini tengah diarahkan ke sistem digitalisasi agar pembayaran pajak dapat langsung masuk ke kas daerah.
“Bapenda saat ini sedang mengembangkan digitalisasi agar pajak resto tersebut, begitu dibayar oleh konsumen, langsung terpilah 10 persennya dan masuk ke kas daerah. Digitalisasi ini sedang dikembangkan untuk mengurangi deviasi atau kebocoran,” jelasnya.
Selain itu, ia meminta aparat wilayah aktif memantau pembangunan maupun transaksi jual beli tanah dan bangunan yang berpotensi menimbulkan manipulasi nilai BPHTB.
“Jangan sampai nilai BPHTB yang seharusnya dibayar sekian, dimanipulasi menjadi lebih kecil,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid, mengatakan gathering tersebut menjadi langkah memperkuat sinergi antara Bapenda dengan lurah dan camat yang bersentuhan langsung dengan wajib pajak.
“Kita tahu PAD Kota Bogor saat ini kurang lebih sekitar Rp1,7 triliun. Harapan ke depan dengan terbangunnya sinergi ini bisa mencapai Rp2 triliun,” ucap Abdul Wahid
Ia menyebut sejumlah sektor potensial PAD yang tersebar di wilayah meliputi PBB-P2, kafe dan restoran, PBG, hingga reklame. Namun demikian, Wahid mengungkapkan piutang PBB-P2 sejak 2013 hingga 2026 masih mencapai hampir Rp1 triliun.
“Makanya tadi dibahas bahwa banyak dinamika dan permasalahan yang harus kita selesaikan secepatnya. Mulai dari pendataan wajib pajak, penetapan wajib pajak, hingga pola penagihan pun kami harus melibatkan jajaran wilayah,” katanya.
Menurutnya, pengurangan dana transfer pusat dan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menjaga kemandirian fiskal.
“PAD adalah kunci utama, dan Bapenda adalah jantungnya selaku koordinator pendapatan daerah di Kota Bogor,” ujarnya.
Wahid mengatakan, realisasi sejumlah objek pajak hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif. Untuk sektor PBB-P2, capaian sudah menembus 60 persen dari target sekitar Rp225 miliar. Sedangkan PBJT sektor kafe dan restoran telah mencapai sekitar 55 persen dari target Rp220 miliar.
“Mudah-mudahan karena masih ada tenggang waktu sekitar tujuh bulan ke depan, ini akan kita maksimalkan,” katanya.
Ia juga menjelaskan, Bapenda terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memudahkan proses pendataan wajib pajak, khususnya sektor kafe dan restoran yang saat ini berkembang pesat di Kota Bogor.
“Diprediksi ada sekitar 3.000 kafe/resto yang tersebar di 68 kelurahan di Kota Bogor,” pungkasnya. [] Ricky
