Dedie Rachim Paparkan Tantangan Kota Bogor Akibat Ibu Kota Pindah ke IKN
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor mengadakan sosialisasi tata cara pendaftaran E-SPPT PBB P2 dan Penyampaian DHKP PBB P2 Tahun 2024 kepada Camat dan Lurah di Paseban Sribaduga, Balai Kota Bogor pada Jum’at, 2 Februari 2024.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB P2 dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, berharap inovasi E-SPPT dapat mencapai target pendapatan sebesar Rp306,9 miliar tahun 2024.
Ia menyatakan peran aparatur wilayah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan strategi demi keberhasilan program ini.
“Untuk aparatur wilayah juga perangkat daerah harus mampu menyukseskan E-SPPT karena hasil yang diupayakan akan kembali kepada masyarakat. Jadi uang rakyat kembali ke rakyat,” ucap Dedie
Dedie juga memperingatkan dampak pemindahan ibukota negara terhadap pendapatan Kota Bogor, terutama dalam sektor jasa perdagangan.
“Saya mengingatkan pendapatan Kota Bogor tidak lepas dari sebagai daerah penyangga ibukota. Sektor jasa perdagangan utamanya hotel dan restoran berkaitan erat dengan kegiatan instansi pemerintah pusat, lambat laun trennya akan menurun. Pemindahan ibukota dan aktivitas lembaga negara yang tadinya bisa dilaksanakan di sekitar Jabodetabek sampai Bandung akan pindah ke daerah sekitar IKN,” jelasnya.
Dalam mengatasi tantangan ini, Dedie mengatakan perlunya terobosan baru, termasuk mempermudah investasi perizinan.
“Untuk itu kami harus cari terobosan baru agar potensi pendapatan Kota Bogor yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk pembangunan tetap ada. Caranya mempermudah investasi perizinan sehingga ada kesempatan atau peluang berusaha bagi masyarakat termasuk penambahan potensi pendapatan untuk Kota Bogor. jadi ini bagian dari upaya kami, bagaimana E-SPPT kedepan akan menjadi andalan untuk melaksanakan pembangunan,” terangnya.
Sekretaris Bapenda, Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, menjelaskan keunggulan E-SPPT yang telah mendapatkan penghargaan nasional.
Program ini memberikan kemudahan distribusi melalui WhatsApp atau Email, sambil memberikan insentif diskon sebagai stimulus bagi wajib pajak.
“Sekarang kami berikan stimulus diskon 15 persen untuk yang membayar dibulan Februari 2024, 10 persen yang bayar di bulan Maret 2024, dan 5 persen di bulan April 2024. Harapan kami dengan adanya stimulus ini, banyak masyarakat yang mendaftarkan ke E-SPPT karena cakupan E-SPPT ini belum semua mendaftarkan,” ujar Tyas.
Tyas berharap hal ini akan meningkatkan cakupan pendaftaran E-SPPT yang saat ini baru mencapai 52 persen.
“Jadi masyarakat mau bayar PBB Sekarang gak usah mencari SPPT ke lurah atau pa RT. Ketika mau membayar tinggal klik aja bayar melalui e-commerce atau 21 channel pembayaran tadi. Harapan kami masyarakat bisa menjalankan kewajiban membayar pajak itu di awal tahun ini. Sosialisasi ke aparatur wilayah ini, mudah-mudahan meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena angka E-SPPT sendiri baru 52 persen,” paparnya.
Dengan program stimulus dan kemudahan pembayaran melalui berbagai channel online, Bapenda berharap masyarakat dapat lebih mudah dan cepat membayar PBB P2 serta mendukung pembangunan Kota Bogor.
“Masyarakat yang akan membayar juga diberikan kemudahan, sekarang ada 21 chanel pembayaran bisa melalui market place, QRIS, minmarket dan lainnya,” pungkasnya. [] Ricky
