Pemkot Bogor Waspadai Modus Curang SPMB 2026
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan transparan dan bebas dari praktik kecurangan.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan pengawasan dilakukan untuk mencegah berbagai modus kecurangan yang kerap terjadi dalam proses penerimaan siswa baru, terutama manipulasi domisili dan praktik transaksional.
Dedie menegaskan, seluruh unsur pemerintah daerah telah berkomitmen bersama untuk memastikan proses SPMB berjalan lancar dan sesuai aturan.
Ia menyoroti praktik perpindahan Kartu Keluarga (KK) dan domisili yang dilakukan demi mendekatkan alamat calon siswa ke sekolah tujuan. Menurutnya, pola tersebut kini sudah dipetakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Yang pasti kami semua berkomitmen untuk mengawal SPMB 2026/2027 ini berjalan dengan lancar dan sukses. Kita ingin menghindari adanya kecurangan-kecurangan, seperti pindah KK, pindah domisili, maupun hal-hal yang sifatnya transaksional,” ujar Dedie di Balai Kota Bogor pada Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, Disdukcapil telah melakukan pelacakan terhadap perpindahan KK yang dinilai mencurigakan. Bahkan, lurah dan camat diminta turun langsung memastikan kebenaran alamat domisili para calon peserta didik.
“Kalau dulu ada yang alamatnya di lapangan kosong atau bahkan kantor kelurahan, sekarang itu sudah kita trace. Saya juga minta bantuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memastikan,” katanya.
Menurut Dedie, aturan terbaru juga memperketat syarat domisili. Calon siswa tidak lagi diperbolehkan tercantum sendirian dalam KK milik orang lain, melainkan harus bersama ayah dan ibu kandungnya.
“Tidak boleh lagi anak dititipkan di kartu keluarga orang lain. Jadi harus domisili ayah, ibu, dan anak,” ucapnya.
Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, Pemkot Bogor menerapkan empat jalur penerimaan, yakni afirmasi, domisili, prestasi, dan mutasi orang tua.
Untuk jalur domisili, kuota dibagi menjadi 90 persen bagi warga Kota Bogor dan 10 persen untuk luar kota. Sementara jalur mutasi orang tua mendapat alokasi lima persen.
Dedie menyebut daya tampung SMP Negeri di Kota Bogor mencapai 7.160 kursi. Sementara jumlah lulusan SD tahun ini mencapai sekitar 16 ribu hingga 17 ribu siswa. Meski demikian, ia memastikan tidak ada krisis bangku sekolah karena sekolah swasta masih memiliki sekitar 8.000 kursi tambahan.
“Kalau kita lihat dari kelulusan, daya tampung negeri dan swasta bahkan masih ada selisih sekitar 1.000 kursi. Jadi tidak ada isu kekurangan bangku sekolah,” tegasnya.
Pemkot Bogor juga memprioritaskan siswa dari keluarga tidak mampu atau kategori desil 1 sampai 5 agar dapat masuk ke sekolah negeri. Menurut Dedie, langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan harus terus menambah bantuan pembiayaan siswa di sekolah swasta.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan DPRD turut mengawal pelaksanaan SPMB melalui komitmen bersama yang transparan dan akuntabel.
Komisi IV DPRD Kota Bogor juga akan kembali memanggil Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil untuk memastikan sistem yang disiapkan pemerintah berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami ingin mengukur efektivitas sistem yang dibuat pemerintah, apakah dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Fajar.
Terkait kemungkinan dibukanya posko pengaduan, Fajar menyebut hal itu masih dibahas bersama pimpinan DPRD. Namun ia berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan lancar tanpa adanya persoalan berarti.
“Kami berharap tahun ini clear dan lancar. Tetapi jika diperlukan, kami juga siap membuka posko pengaduan,” pungkasnya. [] Ricky
