BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan coba menyinkronkan antara data jumlah kemiskinan yang dimiliki Pemkot dengan yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab setelah adanya desil, basis data terpadu dalam penanggulangan kemisinan, jumlah angka kemiskinan itu kini jumlahnya menjadi sekitar 71 ribu Kepala Keluarga (KK).
Sementara itu, Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data dari BPS yang menjadi dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor jumlahnya mencapai 42.253 jiwa. Dengan kini sebutannya pun bukan lagi KK melainkan RTS.
“Perbedaan angka itulah yang akan disinkronkan,” demikian dikatakan Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman usai memimpin rapat sinkronisasi penanggulangan kemiskinan yang digelar di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor akhir pekan ini.
Dengan demikian, kata Usmar, intervensi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah diprogramkan setiap tahunnya betul-betul tepat sasaran. “Juga upaya-upaya konkrit yang berbasis dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota Bogor,” imbuhnya.
Kembali ia menegaskan, bahwa melalui rapat tersebut Pemkot Bogor juga ingin mengetahui data terbaru capaian angka kemiskinan di Kota Bogor. Apakah benar-benar sesuai dengan target penurunannya.
“Akan tetapi ini banyak pendekatan lain dari pemerintah pusat, bahwa kriteria kemiskinan berubah dan bahkan ditambah. Jelas total secara keseluruhan untuk di tahun 2016 ini sekitar Rp 75 miliar untuk penanggulangan kemiskinan di luar infrastruktur. Kalau secara keseluruhan baik itu yang bersentuhan langsung maupun tidak dengan kemiskinan, jumlahnya mencapai Rp 235 miliar,” terang Usmar.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kebijakan tahun 2015 untuk intervensi mengenai masalah kemiskinan itu dikeluarkan anggaran sebesar Rp 75 miliar untuk sarana dan prasarana yang tersebar di semua SKPD.
“Dengan harapan tentunya angka kemiskinan itu turun dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang secara moderat turun angkanya sebesar 1,1 persen setiap tahunnya. Itu yang akan kita pastikan. Tapi itu angka minimal. Namun dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, diharapkan bisa lebih besar lagi jumlah penurunan angka kemiskinannya hingga mungkin nanti bisa mencapai 1,5 persen,” tandasnya. [] Admin
