Yusfitriadi Sebut 5 Celah Masalah Penggunaan Anggaran di Desa
BOGOR-KITA.com, PARUNG – Munculnya kabar terkait adanya Pemerintah Desa (Pemdes) yang telah menerima pencairan dana program satu miliar satu desa (Samisade) namun tidak ada bukti pembangunan, serta ada puluhan Pemdes yang belum membuat LPJ menuai beragam komentar dan kritik dari sejumlah elemen masyarakat.
Menanggapi hal ini, Yusfitriadi, seorang pengamat kebijakan publik mengatakan, sejak awal masalah dana yang berbasis peruntukan di desa, baik itu program Dana Desa (APBN) maupun Samisade (APBD) mempunyai potensi kerawanan.
“Kerawanan tersebut mengarah kepada perilaku koruptif, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara yang tidak kecil jumlahnya. Potensi kerawanan itu bisa berbentuk tindakan penyalahgunaan anggaran, kebocoran anggaran bahkan penggunaanya yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga terjadi mark up anggaran,” ungkap Yusfitriadi, Jum’at (24/2/2023).
Menurut Kang Yus, sapaan akrabnya, jika pengelolaan dana atau anggaran itu tidak benar, maka berapapun jumlah dan dari sumber manapun digelontorkan ke desa, tidak akan bisa signifikan terhadap faktor pengembangan dan pertumbuhan desa.
Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya giat malpraktek dalam pemanfaatan dana yang berbasis di desa, diantaranya yang pertama perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa serta fenomena perencanaan penggunaan anggaran yang cenderung dibuat seragam (sama).
“Hal ini terjadi karena ada pihak yang tidak mau dibuat ribet dengan soal pelaksanaan teknis dan pelaporan anggaran tersebut. Sehingga dengan keseragaman perencanaan akan sangat mempermudah pelaksanaan program dan audit laporan keuangan. Namun jauh dari prinsip kebutuhan desa tersebut,” papar Kang Yus.
Pendiri Yayasan Visi Nusantara Maju ini menambahkan, faktor yang kedua adalah sumberdaya manajemen keuangan yang lemah. Baik dana desa, maupun dana samisade programnya sudah siap bergulir, bahkan sudah terlaksana. Sementara instrumen sumberdaya yang mampu mengelola secara baik belum disiapkan. Baik sumberdaya pengelola program maupun sumberdaya pengelola keuangan.
“Misalnya ketika program tersebut pelaksanaanya bersifat swakelola, apakah di tingkat desa sudah disiapkan? pengelola keuangannya, seperti akuntan, tenaga teknis pengelolaan keuangan yang berbasis digital. Karena kalau tidak berbasis digital akan berpotensi besar untuk keliru,” jelasnya.
Faktor ketiga, lanjutnya, dalam konteks dana desa maupun samisade, sangat mungkin menjadi bancakan tim sukses, aktor – aktor politik dan relasi – relasi kekuasaan yang mengerjakan. Sehingga berpotensi digunakan untuk orientasi politik dan orientasi project fee, bukan berorientasi kemajuan desa.
Masih kata Kang Yus, faktor keempat, tidak jalannya peran pendamping desa yang disediakan oleh pemerintah di setiap desa. Namun nampaknya, tidak berperan sebagaimana mestinya, bahkan dimungkinkan terlibat dalam lingkaran pelaksanaan dari program samisade tersebut.
Faktor kelima, lanjutnya, pengawasan yang tidak serius. Menurut Kang Yus, Inspektorat maupun BPK seharusnya terlibat secara aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa dan samisade secara benar. Bukan hanya melakukan audit laporan keuangan yang bersifat administratif. Apalagi kalau sampai ikut terlibat dalam lingkaran konspiratif atau perilaku koruptif.
“Oleh karena karena itu dalam konteks samisade, Pemkab Bogor diharapkan segera mengadakan evaluasi secara serius dan komprehensif. Jangan sampai samisade tidak berpengaruh signifikan bagi perkembangan dan pertumbuhan masyarakat desa. Jangan sampai pula pemerintah seolah seperti menyediakan anggaran hanya untuk menjadi bancakan elit pemerintah dari semua tingkatan,” pungkas Yusfitriadi. [] Fahry
