BOGOR-KITA.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat minta kabupaten/kota di Jabar untuk meraih WTP, tidak ada yang WTP di tahun mendatang. Hal ini dikemukakan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat membuka Rapat Koordinasi Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan Pemda di Jawa Barat di Aula Soekarno Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Rabu (31/10/2018).
Uu menyebutkan kegiatan ini sangat penting sebagai bentuk apresiasi bagi kepala daerah termasuk Provinsi yang telah meraih prestasi dalam laporan keuangan, dalam bentuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Prestasi ini jadikan sebagai motivasi bagi daerah lain menjadi lebih baik lagi dan mampu mempertahankan di tahun-tahun berikutnya,” paparnya.
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan salah satu penilaian atas kualitas pemerintah daerah dalam menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan APBD ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Sejak kami dilantik, ditambahkan lagi bidang lain yaitu keimanan dan ketaqwaan serta kebahagiaan,” ungkapnya.
Seperti yang diketahui, Provinsi Jawa Barat dan 24 kabupaten/kota telah mendapatkan WTP bahkan ada yang berturut-turut, tapi Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Menanggapi hal tersebut, Uu menyarankan apa yang menjadi rekomendasi BPK disaat penilaian harus segera dilaksanakan tepat waktu. Paling penting adanya niat dan usaha untuk membereskan atau menindaklanjuti laporan dari kabupaten/kota yang akan diserahkan pada BPK.
“Oleh karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong kabupaten/kota untuk WTP, tidak ada yang WTP di tahun mendatang,” tegasnya.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi antara wakil dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menitikberatkan pada pengelolaan keuangan. Disertai dengan penyerahan penghargaan dari Menteri Keuangan RI selaku pengelola fiskal.
Salah satu alasan masih ada kabupaten/kota WDP, Yuniar mengatakan hal tersebut diakibatkan kepemilikan aset tetap yang membutuhkan waktu untuk membereskannya. “Tapi paling tidak BPK ingin lihat apakah ada keinginan membereskannya, memang butuh waktu 2- 3 tahun tapi paling tidak ada usaha untuk menindaklanjutinya,” papar Yuniar.
Piagam Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas LKPD Tahun 2017 dengan Pencapaian Standar Tertinggi atas beberapa kali telah memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), antara lain :
- Yang memperoleh opini WTP 7 kali berturut-turut sejak tahun 2011 s.d 2017 adalah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok dan Kota Banjar.
- Yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut sejak tahun 2013 s.d 2017 adalah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka dan Kota Cimahi.
- Yang memperoleh opini WTP 4 kali berturut-turut sejak tahun 2014 s.d 2017 adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Sukabumi.
- Yang memperoleh opini WTP 3 kali berturut-turut sejak tahun 2015 s.d 2017 adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kota Bekasi.
- Yang memperoleh opini WTP 2 kali berturut-turut sejak tahun 2016 s.d 2017 adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Cirebon dan Kota Tasikmalaya. [] Admin/Humpro Setda Jabar )
