BOGOR-KITA.com – Pasca-Pemerintah Pusat memberikan anggaran dana desa Rp1 Miliar per desa per tahun, setiap desa – terutama desa-desa di Jawa Barat memiliki anggaran sekitar Rp2 miliar setiap tahunnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, bahwa dengan anggaran yang besar tersebut perlu dikelola secara baik dan benar. Terutama terkait administrasi atau laporan penyajian keuangannya.
“Uang ke desa hari ini banyak, beberapa sumber yang masuk. Kalau tidak didukung oleh kehandalan dalam bidang administrasi, saya khawatir anugerah jadi musibah. Anugerah adanya uang datang tapi tidak mampu membuat laporan yang baik, bisa jadi musibah,” kata Uu saat ditemui usai acara Tepas (Temu Pimpinan Aspirasi Masyarakat) Edisi Ketiga di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/2/2019).
“Maka solusinya harus ada pelatihan bagi mereka yang belum paham,” sambung Wagub Uu.
Uu khawatir apabila salah dalam penyajian laporan keuangan bisa berujung pada tindak pidana korupsi. Untuk itu, Uu meminta peran pemerintah daerah kabupaten serta lembaga keuangan dalam memberikan pelatihan tersebut.
“Bahayanya, bisa diperiksa dan bisa dianggap korupsi (apabila salah dalam penyajian laporan keuangan). Padalah belum tentu dia korupsi, tetapi salah penyajian laporan bisa saja disebut korupsi,” tutur Uu.
Jadi, tambah Uu, harapan kami para kepala daerah khususnya bupati, harus juga mengadakan pelatihan seperti itu. “Lembaga keuangan pun, seperti perbankan khususnya dalam CSR, kalau bisa ada difokuskan untuk kegiatan pelatihan bagi kepala desa khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan akuntansi pemerintahan desa,” paparnya. [] Admin/Humas pemdaprov Jabar
