BOGOR-KITA.com – Permasalahan transportasi di Kota Bogor merupakan satu dari enam skala prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang belum mampu diselesaikan. Antara lain belum efektifnya kebijakan rerouting dan konversi angkutan umum, serta revitalisasi Perusahaan DJT yang masih diupayakan.
“Selain itu, penambahan kendaraan, khususnya roda dua, meningkat pesat. Ditambah, penambahan ruas dan panjang jalan yang tidak sepadan dengan penambahan laju kendaraan. Belum lagi, pola kawasan yang masih terpusat, membuat beban lalu lintas (lalin) Kota Bogor makin tak terkendali,” kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman, di Bogor, Jumat (10/8/2018).
Menurut Usmar, sebaiknya Pemkot Bogor mengupayakan kebijakan lalin dengan mengadopsi kebijakan transportasi yang diterapkan Pemerintah DKI Jakarta. Menurutnya, pemberlakuan aturan kendaraan Ganjil Genap perlu diterapkan di Kota Hujan sebagai alternatif mengurangi kepadatan beban lalu lintas.
“Sebab masuk akal dan argumentatif. Beban lalin daerah wilayah batas ibu kota itu bagian tak terpisahkan dari ibu kota itu sendiri, yaitu kebijakan transportasi Jabodetabekjur,” ucapnya.
Ia mengusulkan Pemkot Bogor membahas hal itu bersama unsur Muspida dan stakeholder, untuk melakukan batasan kendaraan ganjil genap di Kota Hujan.
“Kebijakan ganjil genap, saya prediksi 50 persen kendaraan di jalan berkurang,” ungkapnya.
Pengamat Transportasi Kota Djoko Setijowarno menuturkan, jika pemkot mengadopsi kebijakan genap ganjil ala DKI Jakarta tersebut, perlu ada strategi khusus untuk mengimbangi dampak dan mobilisasi warga. Fasilitas angkutan umum yang mumpuni, dan tersedia hingga kawasan perumahan dan pemukiman.
“Melihat kondisi Kota Bogor sekarang, memang fasilitias angkutan umum belum mendukung. Kalau dengan kondisi ini dipaksakan, dilaksanakan, dapat dikatakan menzalimi warga,” pungkasnya. [] Fadil
