BOGOR-KITA.com – Tender proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor mengalami lonjakan. Hingga 1 Juli 2019, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menerima 618 berkas pelelangan dengan nilai lebih dari Rp798,9 miliar.
Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor, Budi CW mengatakan, jumlah itu lebih tinggi dibanding tahun 2018 dalam periode yang sama. Namun begitu, menurut Budi, ada penurunan secara kualitas karena sebagian besar masih dalam proses tender.
“Tahun lalu, paket yang sudah selesai tender dan mulai dikerjakan di lapangan itu lebih banyak dibanding tahun ini,” kata Budi di Cibinong, Senin (8/7/2019).
Budi menjelaskan, dari 618 proyek (paket pekerjaan), tidak semuanya merupakan pekerjaan konstruksi, ada juga pengadaan barang, jasa konsultasi dan jasa lainnya.
Namun, dari jumlah itu sebagian besar memang pekerjaan konstruksi, yakni 435 di antarnya merupakan pekerjaan konstruksi dengan pagu Rp571,6 miliar. Kemudian pengadaan barang 88 paket dengan pagu Rp152,6 miliar, jasa konsultasi 43 paket dengan pagu Rp23,3 miliar dan jasa lainnya Rp51,2 miliar.
“Hingga 1 Juli 2018, paket yang masuk ada 500 proyek dengan pagu Rp783,8 miliar. Tahun ini sedikit lebih banyak tapi masih proses lelang. Karena kita memang baru terima berkasnya dari SKPD,” kata dia.
Lebih lanjut Budi mengungkapkan, berdasarkan catatan dari ULPBJ, jumlah paket yang masuk hinggal awal Juli 2019 itu ada 158 yang di antaranya telah rampung dilelangkan dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp203,4 miliar dengan total penawaran sekitar Rp188,3 miliar.
“Hingga 1 Juli 2019, tercatat efisiensi dari lelang 7,43 persen atau sekitar Rp15,1 miliar,” ungkapnya.
Sementara, untuk lelang yang masih berjalan, untuk periode yang sama sebanyak 282 paket dengan pagu Rp394,3 miliar. Sedangkan untuk paket dalam persiapan lelang sebanyak 150 proyek dengan pagu Rp172,1 miliar.
“Ada juga yang gagal lelang. Itu ada 28 paket. Pagunya sekitar Rp28,9 miliar. Tapi masih bisa dilanjutkan, masih ada waktu,” kata dia.
Cepat tidaknya proses tender yang diajukan SKPD berpengaruh pada serapan anggaran belanja daerah Kabupaten Bogor.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Didi Kurnia mengatakan, proses tender yang baru dimulai pada semester kedua tahun 2019 ini akan mempengaruhi serapan anggaran, namun diprediksi akan mengalami lonjakan pada Oktober atau November 2019 mendatang.
“Kemungkinan di akhir tahun meningkatnya. Karena masih dilelang dan penyedia jasa yang memenangkan lelang belum ada yang mengambil uang muka,” kata Didi.
Dari catatan BPKAD, serapan belanja daerah dalam APBD hingga akhir semester I 2019 mencapai 45% atau sekitar Rp3,2 triliun dari alokasi Rp7,01 triliun.
Sebelumnya, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mendorong Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor untuk lebih cepat dalam bekerja, karena laporan kinerja PUPR tahun 2018 diakui cukup mengecewakan.
Iwan mengatakan, Dinas PUPR selalu menjadi salah satu SKPD yang serapannya rendah. Berdasarkan laporan dari yang berkaitan, serapan dinas yang dikomandoi Yani Hasan tersebut sekitar 70 persenan hingga tahun 2018 habis.
“Saya sudah melakukan rapat dengan PUPR tentang berapa yang gagal lelang, karena apa dan berapa yang tidak terserap. Tahun 2018 paling rendah sekitar 71 persen,” kata Iwan.
Serapan Dinas PUPR tersebut menurutnya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 77 persen.
“Maka dari itu sebelum kita melangkah ke depan, kita lakukan evaluasi soal paket lelang khususnya dengan PUPR. Kita akan lakukan evalusai internal sebelum dibawa ke dewan. Ini cermin bagi saya untuk di 2019,” ungkap Iwan.
Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Anwar Anggana mengatakan, rendahnya serapan anggaran dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah pembatasan Bank Jabar Banten (BJB) saat pihaknya mempersiapkan anggaran yang akan diambil oleh penyedia jasa di akhir tahun 2018.
“Kami sudah menyiapkan di akhir tahun tapi dibatasi oleh BJB nya sampai jam 9 malem. Sementara berkas yang siap meluncur itu 74 berkas dengan nilai mencapai Rp66 miliar lebih,” kata dia.
Lalu yang kedua, potensi dalam proses menuju akhir kurang lebih 47 berkas dengan jumlah berkas sebanyak 111 berkas.
“Totalnya 111 berkas sementara total anggaran Rp104 miliar. Itu tidak terealisasi di 31 Desember,” ungkapnya.
Anwar menilai serapan anggaran Dinas PUPR tahun 2018 tidak menurun drastis. Dia menyebut hal itu juga dikarenakan anggarannya di tahun tersebut juga mengalami penurunan.
Sesuai perintah dari Wakil Bupati, Anwar mengaku schedule Dinas PUPR Kabupaten Bogor dipertajam di masing-masing seksi.
“Ada evaluasi per bulan juga. Pelelangan dipercepat. Target November fisik selesai. Berharap tidak ada lagi pencairan 31 Desember. Kita akan menerapkan strategi baru supaya penyerapan optimal,” kata Anwar.
Namun dia pun meminta solusi agar diterbitkan peraturan bupati untuk penajaman pencairan. Sebab, fakta di lapangan, meski pekerjaan selesai di Oktober, tak jarang pengajuan pencairan dari penyedia jasa itu di bulang Desember.
“Solusinya semacam perbup penajaman di termin. Di kebumen seperti itu, pakai perbup,” tukas Anwar. [] Admin/Pkr
