acara Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem SAKIP Wilayah I di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (28/1/2019).

SAKIP Nilai B,  Indikator Tingginya Kinerja Pemkot Bogor 

BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya – Usmar Hariman berhasil meraih Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai “B”. Nilai hasil evaluasi nilai SAKIP Pemkot Bogor tersebut diserahkan oleh Menpan RB Syafruddin kepada Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (28/1/2019).

SAKIP dilandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Seluruh instansi pemerintah diwajibkan menyusun laporan kinerja di setiap tahunnya, sebagai salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Nilai SAKIP dijadikan indikator ukuran kinerja suatu lembaga pemerintah. Apa arti SAKIP nilai “B” yang diperoleh Pemkot Bogor?

Seperti nilai rapor sekolah, nilai B adalah nilai yang sangat baik walaupun belum sempurna, nilai A. Nilai SAKIP B itu adalah indikator tingginya kinerja Pemkot Bogor selama di bawah kepemimpinan Bima Arya – Usmar Hariman. Nilai B dalam dapat diartikan sebagai nilai sangat memuaskan, walaupun belum sempurna.

Evaluasi SAKIP itu sendiri dilakukan oleh Kementerian PAN & RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Cakupan atau ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah :

  1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
  2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
  3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
  4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja

Komponen apa saja yang dinilai dan berapa bobot nilai masing – masing komponen, dikemukakan pada tabel berikut:

[] Admin/dari berbagai sumber



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *