Rusli Prihatevy: Penanganan Bencana di Bogor Selatan Jadi Skala Prioritas
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy terjun ke wilayah Kecamatan Bogor Selatan untuk meninjau 18 titik bencana.
Peninjauan lokasi bencana itu dilakukan Rusli sekaligus melakukan reses masa sidang I tahun 2022.
Menurut Ketua DPD Partai Golkar itu, wilayah di Kecamatan Bogor Selatan yang paling krusial dilanda bencana adalah Kelurahan Mulyaharja, sebab wilayah Mulyaharja diterjang banjir lintasan saat hujan dengan itensitas deras pada akhir pekan lalu yang mengakibatkan banyak warga yang terdampak atas kejadian tersebut.
“Reses sekarang permintaan warga Bogor Selatan lebih kepada bencana, laporan ke saya hampir 18 kejadian di Bogor Selatan,” ucap Rusli kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).
Biasanya, kata Rusli rata-rata aspirasi saat reses itu kebanyakan dibidang pembangunan, infrastruktur dan masalah ekonomi. Tapi kali ini lebih kepada penanganan bencana, ini menjadi skala prioritas karena curah hujan yang cukup tinggi.
“Ya, tentunya ada beberapa hal tugasnya dari Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bogor. Tentunya kami ingin mendorong, kemarin saya sidak ke wilayah Kelurahan Cipaku dan Mulyaharja, ada beberapa masyarakat yang terdampak dan sangat memprihatinkan,” jelasnya.
Rusli juga menegaskan, meski aspirasi soal bidang pembangunan, infarstruktur dan masalah ekonomi masih tetap ada, tapi porsinya tidak signifikan.
“Kami fokus tangani bencana di Bogor Selatan ini. Penanganan pasca bencana pastinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bogor Selatan. Saya juga terus bergerak ke titik-titik bencana yang perlu penanganan segera,” katanya.
Selain itu, kata Rusli ada juga hal yang krusial di wilayah Cipaku, warga terdampak double track sehingga hampir 100 Kepala Keluarga (KK) dipindahkan. “Untuk double track juga akses jalan di RW 15 Kelurahan Cipaku. Sehingga itu perlu perhatian,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, bahwa warga yang terdampak proyek double track sudah berangsur baik, hanya tinggal domisili kependudukan yang belum terselesaikan.
“Karena akan masuk tahun politik, hampir 3.000 lebih warga harus diatasi terkait domisili kependudukannya oleh Disdukcapil, karena ini akan berakibat kepada daftar pemilih. Saya minta hal kependudukan dipercepat,” pungkasya. [] Ricky
