Reses di Kelurahan Bojongkerta, Mardiyanto : Pemkot Harus Perhatikan Warga Terdampak Double Track
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardiyanto melaksanakan reses sidang ke-1 tahun 2020 bersama warga RT 04 RW 01 Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (16/12/2020).
RT 04 RW 01 Kelurahan Bojongkerta tersebut merupakan tempat relokasi mandiri untuk warga Batutulis yang terdampak program double track atau jalur ganda kereta api jurusan Bogor-Sukabumi.
Namun, sampai saat ini warga yang terdampak double track tersebut belum mendapatkan uang kerohiman dari PT KAI.
Tak pelak, dalam reses itu warga menyampaikan aspirasinya agar dana kerohiman bisa cepat diterima untuk membangun tempat tinggal mereka.
Menanggapi hal itu, Mardiyanto mengatakan, warga yang terdampak double track harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama bagi mereka yang sudah melekat program bantuan dari pemerintah seperti bansos, PKH dan KIS PBI.
“Selain itu, diperlukan sinkronisasi data dan waktu yang tidak boleh dibatasi dalam realisasinya, yaitu memutasi domisili serta program-program warga terdampak tersebut,” ucap Mardiyanto.
Menurut anggota Komisi 2 ini, ada 7 poin yang harus difasilitasi oleh pemerintah kota di tempat relokasi double track tersebut, yaitu peningkatan jalan atau pengaspalan, pematangan lahan, penyediaan jaringan air bersih (PDAM), bantuan pasang baru listrik PLN, penerangan jalan umum (PJU), IMB dan penerbitan sertifikat lahan.
“Kenapa warga terdampak tersebut harus mendapatkan perhatian? Pertama terkait pemasukan anggaran daerah dari sektor pajak, kedua tertinggi masih diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di samping itu, dengan adanya pemberian fasilitas tersebut secara cuma-cuma, justru nantinya akan kembali lagi ke pendapatan daerah serta memberikan benefit lain seperti keselamatan dan kesehatan warga,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, untuk menjalin harmonisasi program dan hubungan sosial kemasyarakatan dengan warga setempat (RT 4 RW 1 Kelurahan Bojongkerta), ada beberapa program yang bisa dikoneksikan seperti drainase dan septic tank komunal serta RTLH.
” Dana kerohiman yang akan didapatkan hanya untuk membeli lahan, tidak cukup untuk membangun. Untuk itu diperlukan keberpihakan dari pemerintah kota dalam realisasi program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) kepada warga terdampak tersebut,” pungkasnya. [] Ricky
