Kota Bogor

PSBB Provinsi Jabar Akan Gagal Jika Tidak Penuhi 3 Syarat

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar tingkat provinsi Jawa Barat (Jabar) yang sudah disetujui oleh Menteri kesehatan dan dimulai 6 Mei 2020 mendatang, akan gagal apabila tidak ada pemenuhan terhadap tiga hal mendasar. Hal ini dikemukakan pengamat sosial politik Bogor, Yusfitriadi kepada BOGOR-KITA.com, Sabtu (2/5/2020) malam. Yusfitriadi mengatakan, tiga hal itu merupakan refleksi dari pelaksanaan PSBB di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, yang faktanya nyaris tidak ada yang berjalan maksimal. Beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat seperti Kabupaten dan Kota Bogor harus memperpanjang penerapkan PSBB ke tahap kedua karena ketidakefektifan PSBB tahap pertama. Propinsi dan kabupaten/kota manapun akan sama saja, tidak akan efektif penerapan PSBB ketika berbagai prasyarat substantif belum disiapkan oleh pemerintah. Yang terjadi PSBB hanya akan dijadikan bancakan anggaran yang sudah direalokasikan. Yusfitriadi mengatakan, untuk memaksimalkan PSBB Provinsi Jabar, harus ada upaya-upaya lebih serius dengan memperhatikan dan memenuhi tiga hal mendasar. Pertama, desain pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar hidup masyarakat harus sudah selesai. Sehingga ketika masyarakat diminta tinggal di rumah, maka tidak ada masalah dengan urusan pangan. Begitupun ketika ada masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pembatasan sosial, jaminan hak-hak hidup masyarakat sudah disiapkan. Bagi pekerja non formal yang beraktifitas hari ini, untuk makan hari ini, ketika tiba-tiba harus berhenti beraktifitas, harus sudah disiapkan jaminan hak-hak dasar hidupnya dan keluarganya, sudah harus ada kepastian. Kedua, kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan PSBB. Ada beberapa tempat dan sektor yang tidak merasa terpengaruh dengan pemberlakuan PSBB. “Misalnya pasar tradisional, saya melihat betul sama sekali tidak ada perubahan, aktivitas pasar seperti tidak ada apa-apa, alias berjalan seperti biasa, seperti corona tidak menjadi ancaman,” kata Yusfitriadi. Begitupun angkutan umum, baik roda 2 maupun roda 4, nyaris tidak berubah atau tidak menerapkan protokol covid-19 seperti dalam PSBB. Aktifitas ibadah di bulan Ramadhan seperti tarawih, tadarrus dan ibadah-lainnya, masih tetap saja banyak yang melaksanakan di masjid tanpa protokol covid-19, tidak membawa sejadah, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan tidak diawali dengan penyemprotan disinsfektan. “Apalagi pabrik-pabrik, tidak banyak yang menghentikan aktivitasnya atau membatasi aktivitasnya. Apakah pabrik-pabrik di Jawa Barat harus menunggu seperti kejadian di salah satu pabrik rokok di Surabaya. Kalau kebijakan itu yang diambil, maka pemerintah tidak serius melaksanakan program PSBB,” kata Yusfitriadi. Ketiga, dalam pedoman yang dikeluarkan pemerintah, tidak ada sama sekali yang mengatur punishment atau sanksi. Sehingga terkesan PSBB hanya berpihak kepada pemilik modal atau perusahaan.Terutama bagi pelaku-pelaku usaha, pengelola pasar dan gugus tugas yang tidak melaksanakan peraturan tersebut. “Jika prasyarat-prasyarat substantif ini tidak dipenuhi oleh pemerintah, maka PSBB akan sia-sia,” tutup Yusfitriadi. [] Hari

Baca juga  Positif Covid-19 Kota Bogor Melonjak 11 Jadi 88
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 5 = 2

Terpopuler

To Top