BOGOR-KITA.com – Sebanyak 32 orang rombongan Pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buton Tengah bertandang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Kamis (27/7/2017). Rombongan diterima langsung Asisten Administrasi Umum Arief Mustofa Budianto di ruang Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor. Kunjungan yang dipimpin L. M. Mursal Zubair tersebut dalam rangka mempelajari pengelolaan keuangan untuk kemudian diterapkan di Kabupaten Buton Tengah.
Assisten Administrasi Umum Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara L. M Mursal Zubair mengatakan, dipilihnya Kota Bogor sebagai kota yang dikunjungi karena keberhasilan Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun 2016 yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP tersebut tentu didapat dari pengelolaan keuangan dan aset yang baik. Maka, Kabupaten Buton Tengah yang baru saja pemekaran dari Buton pada tahun 2014 lalu ingin juga mempelajari pengelolaan keuangan dari Kota Bogor.
“Di tahun 2015 dan 2016 kami masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” akunya.
Tak hanya terkait pengelolaan keuangan dan aset, lanjut Mursal, ia beserta rombongan yang terdiri dari Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan, Bagian Umum, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Tapem ini juga ikut mempelajari terkait Layanan Pengadaan Secara Electronik (LPSE) mengingat dalam hal pengadaan barang dan jasa Kota Bogor yang cukup berhasil. Ia mengakui, jika masih banyak kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terutama dalam hal Sumber Daya Manusianya yang masih kurang.
“Hasil dari Kota Bogor akan jadi motivasi dan akan diterapkan juga disana sehingga pengelolaan keuangan dengan anggaran yang masih kecil menjadi lebih efektif dan efesien,” tuturnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bogor Arief Mustofa Budianto turut mengiyakan tujuan Kabupaten Buton Tengah yang ingin menggelai informasi terkait upaya-upaya pencapaian WTP Kota Bogor. Pasalnya, keberhasilan Kota Bogor meraih WTP atas persiapan sejak jauh-jauh hari dengan dibentuknya bengkel WTP. Bengkel WTP ini menjadi wadah untuk memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kesulitan atau mengalami kendala dalam membuat laporan keuangan dan aset.
“Di bengkel WTP ini memperbaiki kesalahan dari laporan keuangan terutama terkait aset yang masih terhitung nol karena itu tidak akan diterima BPK,” pungkasnya. []Admin
