BOGOR-KITA.com, BOGOR – Setda Kota Bogor memberikan pelatihan pengadaan barang dan jasa (PBJ) kepada Lurah dan Camat se-Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis (27/2/2020).
Diketahui aparatur wilayah bisa menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) seiring adanya Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk dana kelurahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, hari ini para lurah dan camat diarahkan kumpul, diskusi, mencoba untuk memahami bagaimana tahapan-tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan hingga pelaksanaannya.
“Hampir setiap tahun ada saja kesalahan, semua harus seksama memahami sosialisasi persiapan pengadaan bagi PPK dan PPTK Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya minta bagian PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) membuat seperti ‘bengkel’ atau nanti transfer melalui kecamatan. Jika ada kesulitan silahkan konsultasikan, koordinasikan,” ucap Ade kepada wartawan.
Ade menjelaskan, saat ini anggaran untuk kelurahan bukan saja dari APBD Kota Bogor sebesar Rp175 juta, tapi juga ada dari DAU. Pemkot Bogor ingin memastikan semua pengadaan barang dan jasa efektif, efisien dan bisa dipertanggungjawabkan serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Jadi, saya minta pastikan setiap tahun terevaluasi, jika ada yang kurang mohon perbaiki dan lakukan komunikasi yang baik, 2020 ini harus lebih bagus,” jelasnya.
Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Henny Nurliani menyebutkan, berdasarkan Permendagri 130 Tahun 2018 lurah oleh kepala daerah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Salah satu kewenangan KPA adalah membuat perikatan/perjanjian dengan pihak lain.
“Artinya dalam proses pengadaan barang dan jasa lurah bertindak sebagai PPK. Untuk membantu tugas kegiatannya lurah dapat dibantu PPTK. Saat ini bagian pengadaan barang dan jasa bukan hanya menjadi penyedia saja, tapi mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, hingga proses pengadaan,” katanya.
Sementara itu Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Adrian Aditya Nagara, menuturkan, tujuan acara ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada para PPK dan PPTK mengenai pengadaan barang dan jasa. Nantinya diharapkan setelah sosialisasi ini para PPK dan PPTK dapat lebih mengetahui dan memahami tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan sehingga diharapkan proses pengadaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan diumumkan.
“Saya menyampaikan, sebagai informasi dan laporan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Kota Bogor saat ini ada 9.544 paket dengan total anggaran belanja langsung Rp1,32 triliun. Ada 5.165 paket atau 55 persennya adalah pengadaan barang dan jasa melalui pihak ketiga dan 4.379 paket atau 45 persennya melalui swakelola. Acara sosialisasi ini diikuti sebanyak 142 orang yang terdiri dari camat, lurah selaku KPA dan juga PPK serta para PPTK di lingkup Pemkot Bogor. Sebagai narasumber, Kasi Pemantauan Evaluasi Kebijakan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Tri Susanto,” terangnya.
Ditempat yang sama, Kabag Pemerintahan, Adi Novan mengatakan, ini bagian dari pembinaan yang disampaikan kepada aparatur wilayah, kali ini harus bisa evaluasi dari hal yang kemarin-kemarin. Tahun ini harus ada perbaikan-perbaikan tentunya kegiatan ini yang digagas oleh PBJ ini bagus, tapi dari bagian pemerintahan pun akan turun bersama tim ada dari PUPR dari Perumkim
“Saya juga sudah konsultasi dengan inspektorat bahwa nanti juga termasuk. Dari masalah yang dihadapi memang kami juga paham, adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena itu digelar pelatihan PBJ, ada juga penata usaha keuangan di kelurahan itu diantaranya yang paling penting itu pengawasan administrasi keuangan,” pungkasnya. [] Ricky
