Pemkot Bogor Evaluasi Sebaran SPPG
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Pasalnya, jumlah titik yang disiapkan untuk mendukung program tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat agar pelayanan MBG tidak tumpang tindih.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyebut saat ini terdapat sekitar 335.000 penerima manfaat MBG di Kota Bogor. Mereka berasal dari berbagai kelompok, mulai anak-anak, lansia hingga ibu hamil yang mendapatkan layanan melalui Posyandu.
Menurut Dedie, kondisi tersebut perlu menjadi dasar dalam menentukan lokasi dan jumlah SPPG. Pemerintah daerah juga telah menerima surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang memuat standar bagi dapur SPPG.
“Untuk titik ini kan langsung dari BGN ya, nah kita daerah sudah menyampaikan bahwa ada beberapa titik yang secara sebaran rasio dan jumlahnya mungkin tidak seimbang,” kata Dedie.
Ia meminta pengelola SPPG tidak hanya memperhatikan kuantitas pelayanan, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan kualitas yang telah ditentukan.
Selain itu, keberadaan dapur MBG diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Menurut Dedie, SPPG dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kota Bogor Teguh Rachman Hakim mengatakan, pihaknya mendapat arahan untuk ikut membantu Pemkot Bogor menindaklanjuti ketentuan BGN, khususnya terhadap dapur yang belum memenuhi standar.
“Tadi Pak Wali juga menginformasikan bahwa ada surat edaran dari Kepala BGN mengenai dapur-dapur yang masih belum memenuhi standar. Jadi kami sebagai asosiasi diharapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk bisa mengakomodir itu, sehingga dapur-dapur yang ada di Kota Bogor bisa memenuhi standar sesuai dengan yang diinginkan oleh BGN,” ujarnya.
Teguh mengungkapkan, saat ini terdapat 228 titik yang tercatat sebagai lokasi SPPG di Kota Bogor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 143 SPPG telah tersedia.
Sejumlah titik yang sebelumnya telah ditetapkan BGN masih berada dalam status moratorium. Kondisi ini membuat percepatan terhadap dapur yang telah layak dan mengantongi izin menjadi salah satu opsi yang perlu dibahas.
Namun, pengembangan dapur baru tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Terlebih, pengajuan pembangunan SPPG saat ini cukup banyak.
Teguh menilai pemetaan harus dilakukan agar jumlah dapur tidak justru melebihi kebutuhan penerima manfaat.
“Namun memang kendalanya adalah dari sekitar 335.000 penerima manfaat, bila total dapur di Kota Bogor 228, artinya setiap dapur melayani sekitar 1.500-an penerima manfaat. Sehingga memang jumlah dapur di Kota Bogor ini cukup banyak ya,” ungkapnya.
Menurut Teguh, persoalan rasio antara jumlah dapur dan penerima manfaat tersebut menjadi perhatian yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut antara pemerintah daerah, BGN, dan pihak pengelola SPPG.
Di tengah pembahasan mengenai jumlah dan sebaran dapur, APPMBGI juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan MBG. Setiap SPPG diminta menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Kami terus mengingatkan SPPG agar selalu sesuai standar pelayanan atau SOP, karena manfaat ini untuk anak-anak Indonesia di masa depan,” katanya.
Teguh menambahkan, program MBG juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor. Hingga saat ini, sekitar 7.000 orang disebut telah bekerja di dapur-dapur SPPG.
Penyerapan tenaga kerja tersebut, kata dia, turut menyasar masyarakat di lingkungan sekitar, termasuk warga yang berada dalam kelompok desil satu hingga tiga.
“MBG ini membuka lapangan pekerjaan. Sekitar 7.000 orang yang sudah dipekerjakan karena adanya dapur MBG di Kota Bogor, dan termasuk salah satunya antara desil satu dan desil tiga,” ujarnya.
Ia berharap aktivitas dapur MBG dapat terus memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga keluarga mereka yang ikut merasakan manfaat dari adanya lapangan pekerjaan tersebut.
“Itu yang sangat berguna sehingga adanya peningkatan kesejahteraan ya. Karena kita juga membuka lapangan kerja buat teman-teman pegawai SPPG, dan juga itu bisa berguna buat keluarganya yang bekerja, sehingga berdampak lumayan untuk ekonomi teman-teman di Kota Bogor,” tandasnya. [] Ricky
