Bupati Bogor: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Rujukan Pembangunan hingga 2036
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pentingnya keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu dasar dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga 2036.
Hal itu disampaikan Rudy saat memimpin rapat pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) dan rencana tindak lanjut Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026).
Rudy mengatakan pembangunan Kabupaten Bogor harus didasarkan pada data yang akurat dan kondisi riil di lapangan. Menurut dia, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun menjadi salah satu sumber data penting untuk melihat perkembangan ekonomi daerah.
“Kita membangun wilayah tidak berangkat dari sebuah imajinasi. Kita berangkat dari sebuah data. Sensus ekonomi ini bukan sesuatu yang sederhana, karena hasilnya akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor sampai 10 tahun ke depan,” kata Rudy.
Menurut Rudy, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi dunia usaha dan investor dalam melihat potensi Kabupaten Bogor. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan aktivitas ekonomi, baik sektor pertanian maupun nonpertanian, tercatat secara akurat.
“Karena itu, kita harus memastikan data yang disajikan benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Rudy meminta waktu perpanjangan pendataan selama 10 hari dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan proses pendataan. Ia juga meminta camat, kepala desa, lurah, dan organisasi perangkat daerah berkoordinasi dengan BPS.
“Sepuluh hari ke depan akan menentukan mau dibawa ke mana Bogor untuk 10 tahun ke depan. Saya meminta tenaga, pikiran, dan kebersamaan seluruh jajaran untuk menyempurnakan data ini,” katanya.
Ia juga meminta perangkat daerah melakukan sinkronisasi data sesuai dengan kewenangannya.
Rudy mengatakan Sensus Ekonomi tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi target pendataan, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi Kabupaten Bogor selama 10 tahun terakhir.
Menurut dia, pertumbuhan aktivitas ekonomi di lapangan perlu tercermin dalam data. Kehadiran kawasan hunian, pusat perdagangan, objek wisata, rumah makan, hingga usaha berbasis digital yang dijalankan dari rumah, kata dia, perlu menjadi perhatian dalam proses verifikasi.
“Banyak usaha hari ini tidak memiliki toko atau tempat usaha secara fisik. Mereka berproduksi dari rumah dan menjual secara online. Ini harus kita pastikan masuk dalam pendataan,” ujarnya.
Selain Sensus Ekonomi, Rudy meminta penyempurnaan data sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara bersamaan. Ia mengatakan data Sensus Ekonomi dan data sosial ekonomi, termasuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), memiliki fungsi yang berbeda sehingga perlu dikelola dan diverifikasi sesuai peruntukannya.
Rudy mencontohkan persoalan administrasi kependudukan yang dapat memengaruhi akurasi data sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, ia meminta percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Jangan hanya menyelesaikan sensus ekonomi, kita juga harus merapikan data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan. Semuanya harus kita kerjakan bersama-sama,” katanya.
Rudy menegaskan pembangunan Kabupaten Bogor tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia, diperlukan kolaborasi dengan dunia usaha dan investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBD tidak akan cukup untuk membangun Bogor sendirian. Kita membutuhkan pelaku usaha, kita membutuhkan dunia usaha. Karena itu, kita harus menciptakan iklim yang membuat investor nyaman berinvestasi di Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Ia memastikan kebijakan terkait dunia usaha dan investasi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan aspirasi pelaku usaha.
Rudy mengajak seluruh jajaran pemerintahan membangun Kabupaten Bogor melalui koordinasi dan kolaborasi. Menurut dia, hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi perencanaan pembangunan pada masa mendatang.
“Sensus ekonomi ini bukan untuk menyelamatkan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2026. Ini untuk menyelamatkan Bogor, Jawa Barat, bahkan Indonesia untuk 10 tahun ke depan.
“Karena kita belum tentu ada sampai tahun 2036, tetapi data yang kita bangun hari ini akan menentukan masa depan generasi berikutnya,” pungkasnya.[] Hari
