Kota Bogor

Pemilik Lahan Imbas Interchange Kecewa Terhadap Pemkot Bogor

BOGOR-KITA.com – Warga para pemilik lahan yang terkena imbas pembangunan interchange tol Jagorawi KM 42,5, Kampung Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, kecewa terhadap Pemerintah Kota Bogor khususnya Walikota Bogor Bima Arya dan Dinas PUPR. Karena hingga saat ini tidak membantu persoalan hilangnya akses jalan menuju ke lokasi lahan warga akibat adanya pembangunan interchange.

Hal tersebut diungkapkan para pemilik lahan usai rapat yang gagal digelar di PT Jasa Marga, Jakarta antara warga pemilik lahan, Pemerintah Kota Bogor, PT Jasa Marga, pengembang Sumarecon PT GSA dan lainnya.

“Rapat untuk membahas permasalahan yang hingga kini belum ada solusinya akhirnya batal digelar karena tidak hadinya Walikota dan Dinas PUPR.  Kami kecewa dengan tidak adanya perhatiandari Pemkot Bogor tentang masalah ini,” ucap Una perwakilan pemilik lahan.

Baca juga  Tinjau Lokasi Longsor di Batutulis, Ini Permintaan Dedie Rachim Kepada Balai Besar Teknik Perkeretaapian Jabar

Una menjelaskan, rapat digelar di PT Jasa Marga atas perintah dari Kementrian PUPR untuk menyelesaikan kisruh hilangnya akses jalan ke lahan milik warga dan soal tapal batas. Namun dari jadwal rapat pukul 09.00, hingga pukul 10.30 WIB, pihak Pemkot Bogor maupun Dinas PUPR tidak hadir, sehingga rapat dibatalkan dan dijadwal ulang. Namun demikian, sebelum rapat lanjutan nanti digelar kembali, warga meminta agar dilakukan terlebih dulu pengukuran ke lokasi lahan.

“Kami berharap semua pihak mau bersama sama ke lokasi lahan untuk mengetahui soal tapal batas dan solusi akses jalan ke lahan milik warga. Selain itu, untuk menghasilkan solusi terbaik, kami berharap agar semua pihak yang memiliki otoritas hadir pada rapat selanjutnya sehingga permasalahan ini terselesaikan dengan solusi terbaik,” jelasnya.

Baca juga  Ratusan Telur Rekondisi Berhasil Diamankan Tim Gabungan Pemkot

Sementara, Lurah Katulampa, Taufik menuturkan, dirinya hadir di rapat bersama perwakilan kecamatan. Tetapi karena dinas teknis yang berhubungan langsung soal permasalahan ini, yaitu Dinas PUPR, tidak hadir dalam rapat.

“Intinya rapat ini untuk mencari solusi bagaimana soal akses jalan ke lahan milik warga itu. Kami berharap ada solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini,” harapnya. [] Fadil

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top