Dialog Reses di Cibinong
CIBINONG – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Indra Simatupang mendesak DPRD Kabupaten Bogor menggelar paripurna pengumuman dan pelantikan Plt Bupati Bogor Nurhayanti.
Desakan ini dikemukakan Indra kepada PAKAR seusai menjadi pembicara pada acara Dialog Reses yang diselenggarakan Rumah Aspirasi di Aula Setda, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Senin (5/1). “Saya berharap Kabupaten Bogor segera memiliki bupati dan wakil bupati defenitif, agar pelayanan kepada masayarakat tidak terganggu,” kata Indra.
Surat Kementerian Dalam Negeri tentang pengangkatan Nurhayanti menjadi Plt Bupati Bogor diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada 3 Desember 2014. Ini berarti sudah lebih sebulan Nurhayanti menyandang status plt. Menanggapi hal itu, Indra mengatakan, DPRD Kabupaten Bogor mestinya mempertimbangkan pelayanan kepada masyarakat yang terganggu akibat belum juga menggelar paripurna. “Jangan sampai konflik politik di tingkat elite merugikan kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor dalam mendapatkan pelayanan,” ketus Indra.
Terkait landasan perundang-undangan, menurut Indra sudah jelas. Sebelum UU Pilkada disahkan oleh DPR RI, maka rujukan konstitusionalnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Jadi, DPRD Kabupaten Bogor bisa menggunakan Perppu tersebut untuk menggelar paripurna pengumuman dan pelantikan Plt Bupati Nurhayanti menjadi Bupati Bogor definitive,” tandas Indra. [] Harian PAKAR/Admin
