Fadli Zon dan Nurhayanti
BOGOR-KITA.com – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Nurhayanti “menantang” anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Bogor.
Tantangan ini disampaikan Nurhayanti dalam Dialog Reses DPRD Kabupaten Bogor dan DPR RI Dapil Jawa Barat V, bertajuk Membangun Relasi Sinergis antara DPR RI, DPRD Kabupaten Bogor dan Pemkab Bogor untuk Kabupaten Termaju di Indonesia, di Aula Serba Guna I Setda Kabupaten Bogor, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor, Senin (5/1). Nurhanti tampil bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi. Keduanya duduk sejajar dengan anggota DPR RI meliputi Soenmandjaya (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Indra P Simatupang (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan Ichsan Firdaus (Fraksi Partai Golkar).
Nurhayanti yang tampil sebagai pembicara pertama, secara lugas menyebut tantangan yang dihadapi Kabupaten Bogor yanfg sudah meluncurkan visi misi menjadikan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia dalam lima tahun ke depan. Nurhayanti menyebut rumusan 25, namun, dalam rangka sinergi dengan anggota DPR RI Dapil Bogor, Nurhayanti menyebut beberapa hal penting saja. Yakni, pembangunan Jalan Poros Tengah Timur, keterbatasan rumah sakit, masih kurangnya gedung sekolah dan beberapa lainnya.
Terkait Jalan Poros Tengah Timur, Nurhayanti mengemukakan pokok persoalannya, yakni perlunya percepatan. Dikemukakan, pihaknya sudah pernah melakukan rapat kerja dengan DPR RI komisi terkait. Ketika itu DPR RI menjanjikan anggaran sebesar Rp50 miliar per tahun. Sementara anggaran yang diperlukan untuk pembangunan fisik jalan sepanjang 47 kilometer dari Sentul sampai Istana Cipanas, Cianjur, dengan lebar 30 meter, diperlukan dana Rp400 miliar. Dengan anggaran Rp50 miliar per tahun terlalu lama, karena itu perlu percepatan,” kata Nurhayanti seraya menyebut makna strategis Jalan Poros Tengah Timur, yakni tidak saja menjadi jalan alternative menuju kawasan Puncak yang macet setiap hari libur, tetapi juga membuka akses dari Bogor ke Bekasi.
Terkait rumah sakit, Kabupaten Bogor memerlukan lebih banyak rumah sakit melengkapi empat rumah sakit pemerintah yang sudah ada saat ini. Tenaga medis juga sangat dibutuhkan dalam upaya meraih akreditasi menuju Kabupaten Bogor Termaju. Demikian juga pendidikan, diperlukan lebih banyak bangunan sekolah dan tenaga pendidik guna lebih meningkatkan lagi lama sekolah warga Kabupaten Bogor.
Terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni, Nurhayanti mengemukakan, ada sekitar 80 ribu rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor. Sampai saat ini, sudah direhabilitasi sebanyak 5000 unit rumah. Hal ini juga diperlukan sinergi dengan DPR RI karena keterbatasan APBD Kabupaten Bogor untuk melakukan percepatan.
Nurhayanti menegaskan Pemkab Bogor terus bekerja keras untuk meningkatkan APBD Kabupaten Bogor. Hasilnya, APBD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sudah bertengger pada angka Rp5,6 triliun, di mana 30 persen di antaranya merupakan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). “Kontribusi PAD ini di atas rata-rata daerah,” kata Nurhayanti. Namun demikian, mengingat jumlah penduduk yang mencapai 5 juta jiwa lebih, dengan luas wilayah mencapai 40 kecamatan, maka APBD tidak banyak berarti. “Diperlukan kerja keras lagi, dan sinergi yang lebih padu dengan anggota DPR RI Dapil Bogor untuk terus menggali sumber-sumber pendanaan,” katanya.
Disambut Positif
Indra Simatupang tidak hanya menanggapi positif paparan Nurhayanti, tetapi juga menyatakan siap membantu secara konkret. Dihubungi usai dialog, politisi muda dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengemukakan, pihaknya akan membantu semaksimal mungkin apa yang menjadi harapan Plt Bupati Bogor Nurhayanti untuk mensejahterakan rakyatnya. Pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor menjadi persoalan pokok yang harus mendapatkan prioritas pelayanan pemerintah. “Untuk rencana pembangunan RSUD di wilayah utara Kabupaten Bogor, saya akan berkoordinasi dengan teman teman di Komisi IX DPR RI untuk segera memasukkan rencana tersebut dalam RAPBN 2015,” kata Indra.=PBS
