Komisi IV DPRD Kota Bogor Minta Evaluasi DTSEN, Bansos Daerah Jangan Hanya Mengacu Data Nasional
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor meminta evaluasi terhadap implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Dinas Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rabu (29/7/2026).
Rapat tersebut membahas hasil evaluasi DTSEN setelah proses ground checking dilakukan. DPRD menilai masih diperlukan penyempurnaan data agar masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak kehilangan haknya akibat perbedaan data.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, mengatakan pihaknya meminta penjelasan dari BPS mengenai variabel dan mekanisme pendesilan yang menjadi dasar penyusunan DTSEN.
“Hari ini kami di Komisi IV meminta keterangan dari BPS terkait variabel dan pendesilan. Rekomendasi kami adalah mengevaluasi kembali program bantuan yang dibiayai APBD agar tidak mengacu pada parameter data sensus nasional, supaya hak masyarakat tidak hilang. Evaluasi DTSEN ini masih memerlukan perbaikan berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ujar Fajar.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bogor juga perlu memiliki ruang kebijakan selama proses pembaruan data yang diperkirakan berlangsung antara tiga hingga enam bulan. Terlebih, Pemkot telah mengalokasikan anggaran melalui Dinas Sosial untuk pelaksanaan ground checking sebagai upaya penyempurnaan data.
“Pemerintah perlu memiliki ruang diskresi agar masyarakat yang memang layak menerima bantuan tetap terakomodasi meskipun proses pembaruan data masih berjalan,” katanya.
Fajar juga mengimbau masyarakat yang merasa data sosial ekonominya belum sesuai agar memanfaatkan fitur pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Subhan, meminta pemerintah membuka informasi mengenai parameter dan bobot penilaian desil kepada masyarakat. Ia juga mendorong Dinas Sosial lebih mengoptimalkan data tingkat Kota Bogor karena terdapat selisih sekitar 20 ribu warga dibandingkan data nasional.
“Kami meminta agar parameter maupun bobot penilaian dijelaskan ke publik. Selain itu, kami mendorong Dinas Sosial menggunakan data Kota Bogor karena terdapat selisih sekitar 20 ribu warga dibandingkan data nasional. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak memperoleh bantuan,” tegas Subhan.
Senada, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Mulyani, menyoroti adanya tiga versi data desil, yakni tingkat nasional, provinsi, dan kota. Menurutnya, penggunaan data tingkat kota perlu diprioritaskan agar perbedaan tersebut tidak berdampak pada masyarakat yang berhak menerima bantuan.
“Selisih sekitar 20 ribu data itu harus segera diperbaiki. Kami berharap pembaruan data dilakukan secara berkala agar seluruh warga yang memenuhi kriteria dapat masuk ke DTSEN,” ucap Mulyani.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Statistisi Ahli Muda BPS Kota Bogor, Ferry Maurist, menjelaskan bahwa perubahan desil merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat serta proses pemeringkatan secara berjenjang dari tingkat nasional hingga daerah.
“Perubahan desil bisa terjadi karena kondisi sosial ekonomi warga yang membaik atau menurun, serta hasil pemeringkatan secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, hingga daerah yang saling mempengaruhi,” jelas Ferry.
Ia juga menyambut baik usulan DPRD agar data tingkat kota menjadi acuan dalam penyaluran bansos daerah demi meningkatkan akurasi. Ferry menambahkan, masyarakat yang ingin memperbaiki data dapat memanfaatkan fitur Usul Sanggah pada aplikasi Cek Bansos.
“Di aplikasi Cek Bansos ada fitur ‘Usul Sanggah’. Warga bisa mengusulkan pembaruan data dirinya jika merasa desilnya belum sesuai, atau menyanggah jika ada ketidaksesuaian kondisi sosial ekonomi di lingkungan sekitar,” pungkasnya. [] Ricky
