Walikota Bogor Bima Arya dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Letjen TNI Doni Monardo membahas naturalisasi Ciliwung di Kota Bogor, Senin (5/11/2018).

Naturalisasi Ciliwung, Bima Perintahkan Satpol PP Tegakkan Hukum

BOGOR-KITA.com – Walikota Bogor memerintahkan Satpol PP Kota Bogor menegakkan hukum terhadap warga yang masih membuang sampah ke Sungai Ciliwung.

Perintah tersebut dikemukakan Bima menanggapi paparan Ketua Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) Kota Bogor  Een Irawan di hadapan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Letjen TNI Doni Monardo yang datang ke Kota Bogor, Senin (5/11/2018).

Kedatangan Doni Monardo ke Kota Bogor selain bersilaturahmi juga untuk melihat progres naturalisasi Sungai Ciliwung yang digagas Walikota Bogor dan didukung penuh oleh  Sesjen Wantannas sebagaimana dibahas dalam  rapat di Gedung Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Nasional (Setjen Wantannas), Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018) lalu.

Dalam rapat di Setjen Wantannas itu, Bima Arya mengemukakan gagasan mengelola Ciliwung menjadi objek wisata seperti Sungai Cheonggye di Korea.

“Ini sejalan dengan keinginan Bapak Presiden yang ingin menata sungai seperti saat kunjungannya ke Korea. Kami akan dukung ini. Saya juga menugaskan Danrem 061/Suryakancana untuk berkoordinasi dengan Pemkot Bogor. Semoga dalam dua bulan ini bisa cepat terealisasi,” ujar Doni.

Dalam paparannya, Een mengatakan, dari pemetaan yang dilakukan bersama timnya belum lama ini, tercatat ada sekitar 5.652 KK atau rumah yang masih membuang sampah langsung ke Ciliwung dan tidak memiliki septic tank.

“Di Kecamatan Bogor Timur ada sekitar 1.977 bangunan, terbanyak di Kelurahan Sukasari ada sekitar 663. Di Kecamatan Bogor Tengah ada sekitar 1.491, terbanyak di kelurahan Sempur sekitar 828. Lalu di Kecamatan Bogor Utara 1.878 bangunan, terbanyak di Cibuluh 918 dan terakhir di Tanah Sareal sekitar 306, terbanyak di Kedung Badak sekitar 188,” ungkap Een.

Menanggapi hal itu, Bima langsung memerintahkan Satpol PP  menegakkan hukum terhadap warga yang masih membuang sampah ke Sungai Ciliwung.

“Saya minta sudah mulai beraksi. Paling tidak, ada efek jera. Proses warga yang membuang sampah ke sungai, atau pelaku limbah industri. Karena kita sudah ada perda itu,” kata Bima yang juga Kepala Satgas Penataan Ciliwung Kota Bogor.

Selain menegakkan hukum terhadap warga yang membuang sampah ke Ciliwung, Bima Arya juga menginstruksikan aparatur wilayah, mulai dari lurah hingga camat berkolaborasi dengan warga, PKK, Karang Taruna dan lainnya untuk dilakukan proses edukasi.

“Lalu selanjutnya dilakukan intervensi makro. Berdasarkan data tadi, mulai diidentifikasi mana wilayah yang belum ada IPAL, yang belum punya bak sampah, mana yang perlu dibangun MCK. Kemudian kita koordinasikan ke Bappeda untuk diberikan prioritas anggaran untuk pembangunan infrastruktur tadi. Saya minta camat dan lurah mengusulkan,” jelas Bima.

Semua itu, kata Bima,  dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pinggiran sungai, mengembangkan potensi wisata air Sungai Ciliwung yang terintegrasi dengan kampung tematik, dan pada akhirnya mencegah bencana. [] Admin



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *