KIPP Nasional Kecam Etika Politik Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Bogor

Baliho Nurhayanti dan Ade Ruhendi

BOGOR-KITA.com – Ketua Dewan Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Standarkiaa Latief mengecam etika politik Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Bogor yang juga Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi. Kecaman itu disampaikan Standarkiaa melalui pesan singkat Blackberry Massanger kepada BOGOR-KITA.com menyusul spanduk atau baliho ucapan selamat Idul Fitri di sejumlah titik yang menampilkan foto Bupati Nurhayanti dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi.

“Tidak ada yang salah dengan foto di spanduk atau baliho itu. Tetapi penampilan foto seperti itu tidak lazim, biasanya menampilkan foto bupati dengan wakilnya, bukan bupati dengan Ketua DPRD,” kata Standarkiaa.

Standarkiaa menambahkan, tim monitoring KIPP Nasional sudah lama memantau permainan politik di balik masih kosongnya kursi Wakil Bupati Bogor.

Semula Tim Monitoring KIPP menilai masih kosongnya kursi wakil bupati itu, lebih terkait teknis musyawarah yang belum tercapai di partai koalisi pengusung Rachmat Yasin dan Nurhayanti. Tetapi dengan munculnya foto Nurhayanti dengan Ade Ruhendi di sejumlah baliho, mengindikasikan gelagat politik lain. Standarkiaa menegaskan, munculnya foto Nurhayanti dan Ade Ruhendi pada baliho atau spanduk di sejumlah titik di Kabupaten Bogor, mengindikasikan Ade Ruhendi yang juga Ketua DPC Partai Golkar berambisi menjadi wakil bupati. “Foto itu sekaligus menjelaskan bahwa persoalan perundang-undangan yang selama ini digadang-gadang sebagai alasan belum ditentukannya wakil bupati, diyakini hanya alasan yang dibuat-buat. Alasan yang sebetulnya, diduga kuat adalah karena Ade Ruhendi berambisi menjadi wakil bupati, menyalip PPP yang bertindak sebagai motor dan pemimpin koalisi pengusung Rachmat Yasin dan Nurhayanti. Ini yang sangat tidak etis,” tandas Standar Kiaa.

Standarkiaan menegaskan, Tim Monitoring KIPP Nasional sudah mendokumentasi sejumlah spanduk atau baliho yang menampilkan foto Nurhayanti dan Ade Ruhendi. “Selanjutnya kita akan buat kronologi masih kosongnya kursi wakil bupati, untuk dilaporkan kepada pihak terkiat, seperti Kementerian Dalam Negeri, Ketua Umum DPP Partai Aburizal Bakrie, dan juga Presiden Joko Widodo,” tandas Standarkiaa seraya menambahkan KIPP yang menginginkan pemilu independen, berkewajiban moral meluruskan persoalan-persoalan politik yang tidak beretika yang terjadi di tengah-tengah masyakakat. [] Admin



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *