Kemarau 2026 di Jabar Diprediksi Lebih Cepat dan Kering, Warga Diminta Waspada
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau 2026 di wilayah Jawa Barat akan datang lebih awal dari kondisi normal, dengan karakter curah hujan yang cenderung lebih rendah.
Berdasarkan rilis BMKG, sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026.
Kepala Stasiun Meteorologi Bandung, Teguh Rahayu, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak musim kemarau yang datang lebih cepat dan berpotensi berlangsung lebih lama.
“Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer periode normal 1991–2020, BMKG memetakan bahwa awal musim kemarau tahun ini cenderung lebih cepat dan terjadi secara bertahap,” ujar Teguh Rahayu, Selasa (14/4/2026).
BMKG membagi prakiraan awal musim kemarau di Jawa Barat ke dalam beberapa Zona Musim (ZOM), dengan rincian sebagai berikut:
- Maret 2026: Bekasi utara, Kota Bekasi bagian utara, dan Karawang barat laut (1 ZOM atau 2,4 persen)
- April 2026: Sebagian Bekasi, Karawang, Purwakarta timur laut, Subang utara, Indramayu, dan Cirebon (4 ZOM atau 9,8 persen)
- Mei 2026: Sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung Raya, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Pangandaran, hingga wilayah Cirebon dan sekitarnya (23 ZOM atau 56,1 persen)
- Juni 2026: Sebagian wilayah Bogor, Sukabumi utara, Cianjur barat laut, Bandung Raya, Garut tenggara, Tasikmalaya selatan, dan Pangandaran barat (12 ZOM atau 29,3 persen)
Secara khusus untuk wilayah Bogor, BMKG mencatat bahwa sebagian wilayah diperkirakan mulai mengalami kemarau pada Mei, sementara wilayah lainnya menyusul pada Juni 2026.
BMKG juga menyebutkan tiga karakter utama musim kemarau tahun ini, yakni curah hujan di bawah normal, puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, serta durasi kemarau yang berpotensi lebih panjang, yakni sekitar 4 hingga 5 bulan.
Kondisi tersebut dinilai dapat memicu sejumlah dampak yang perlu diwaspadai, antara lain kekeringan meteorologis, berkurangnya ketersediaan air bersih, gangguan pada sektor pertanian, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan langkah antisipasi sejak dini, seperti pengelolaan air secara lebih efisien, penyesuaian kalender tanam bagi petani, serta peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
Masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah secara sembarangan serta segera melaporkan jika menemukan potensi titik api kepada instansi terkait. [] Fahry
