Regional

Iwa Karniwa Minta Laporan Keuangan Selesai 31 Maret 2019

BOGOR-KITA.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan lebih awal. Oleh sebab itu, penyusunan laporan keuangan paling lambat selesai 31 Maret 2019.

“Alhamdulillah sekarang tanggal 6 Februari 2019, sudah mulai entry briefing untuk pemeriksaaan pendahuluan terhadap pemeriksaan tersebut. Sehingga dengan demikian kita akan melakukan langkah-langkah,” tutur Iwa saat menerima kunjungan BPK RI di Ruang Sanggabuana, Gedung Sate, Bandung, Rabu (6/2/2019).

“Yang pertama, saya minta kepada Inspektur untuk mengkodinir penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan tahun lalu, maupun pemeriksaan tertentu yang baru selesai minggu kemarin,” sambungnya.

Selanjutnya, melakukan review terhadap laporan keuangan terhadap Pemerintah Daerah Pemerintah Jawa Barat tahun 2018 secara paralel. Khusus kepada Kepala BPKAD untuk segera melakukan langkah-langkah konsolidasi laporan keuangan se-Jawa Barat, termasuk juga keuangan kompilasi Badan Usaha Milik Daerah.

Baca juga  Pengguna Terbanyak di Indonesia, 360 Desa Jabar Deklarasi Berantas Narkoba

Iwa berharap konsolidasi dan review dapat diselesaikan lima hari sebelum batas waktu undang-undang. Kurang lebih tanggal 25 Maret 2019 sudah selesai. Untuk selanjutnya bisa dilakukan penyampaian pada BPK RI.

“Sehingga perjalanan laporan keuangan ini dapat diaudit dengan tepat waktu, dan bisa disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Saat ini semua pemerintah daerah dan kementerian sedang dilaksanakan penyusunan laporan keuangan. “Ini adalah mandatori, kewajiban BPK RI untuk memeriksa setiap tahun,” tegasnya.

Saat ini, kata Arman, akan dilaksanakan pemeriksaan interim di Pemprov Jawa Barat. Semacam pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan keuangan yang nanti di akhir Maret akan kami terima dari Pemprov Jawa Barat.

Baca juga  Wagub Uu Berharap Ada Pelatihan Mengelola Keuangan Bagi Kepala Desa

“Jadi kami menilai semua asersi, apakah sudah wajar laporan keuangan yang dilaporkan. Dengan memilki empat kriteria, sesuai dengan standar akuntansi, penyajian yang memadai, ada SPI yang memadai dan adanya kepatuhan dalam pelaksanaan anggran,” papar Arman seraya menambahkan itu yang akan menjadi acuan nilai kewajaran yang nanti bentuknya opini,” ungkapnya.

Dalam pemeriksaan itu dilakukan penelusuran dari apa yang disajikan pada laporan keuangan tersebut. “Apakah laporan itu disusun dari sumber pembukuan akuntansi yang memadai, artinya dari setiap OPD, itu kan harusnya dibuat dari bawah, lalu dikompilasi di tingkat pemerintah provinsi sehingga menjadi laporan keuangan,” sambungnya.

BPK melakukan sampling ke setiap OPD. Tentu tidak semua anggaran diperiksa, sesuai dengan materialitas yang kami tentukan.

Baca juga  Perda Pesantren Harus Memberi Dampak Positif

“Nanti Insya Allah mulai setelah kami terima laporan akhir Maret, berarti bulan April hingga Mei kami lakukan. Dan diakhir Mei kami akan serahkan laporan ke DPRD Provinsi Jawa Barat,” ujar Arman. [] Admin/Humpro Setda Jabar

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terpopuler

To Top