BOGOR-KITA.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menggagas tiga solusi mencegah korupsi. Tiga solusi ini dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa saat mengumumkan hasil evaluasi KPK tentang pencegahan korupsi di jabar, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (2/11/18).
Evaluasi KPK itu sendiri menunjukan hasil positif meski tetap membutuhkan sejumlah perbaikan. Poin Pemprov Jabar berada di angka 67, sementara poin program yang sama untuk 27 kabupaten/kota mencapai 64. “Sementara rata-rata nasional 38, artinya kita termasuk relatif lebih baik dibanding daerah lain,” kata Iwa Karniwa.
Namun diakui Sekda ada beberapa hal yang harus diperbaiki Pemprov Jabar terkait pencegahan agar program yang berjalan bisa diimplementasikan lebih baik. Perbaikan tersebut antara lain menyangkut integrasi sistem mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.
Iwa kemudian memaparkan tiga solusi.
Pertama, mengintegrasikan sejumlah lembaga di lingkungan Pemprov Jabar. “Jadi antar Bappeda, DPKAD, Aset, Badan Kepegawaian Daerah dan juga Diskominfo sedang kita lakukan ada beberapa yang memang harus kita integrasikan khususnya yang dengan BKD dan juga dengan aset,” ujarnya.
Kedua, membuat laporan keuangan yang bisa diakses secara real time. Dikatakan, KPK juga Pemprov sepakat pada akhirnya laporan keuangan bisa diakses secara real time. Menurut Iwa, sekarang dalam pelaporan keuangan masih ada semi manualnya. ”Kalau itu terjadi maka kita bisa seperti halnya laporan seperti bank, real time dalam bentuk neraca, laporan laba maupun laporan arus kas,” katanya.
Ketiga, perbaikan terkait perizinan. Perbaikan ini khususnya menyangkut kantor dan sarana integrasi. Dalam ini dinas teknis terkait perizinan nantinya di-BKO-kan di bagian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
“Ini diintegrasikan, dengan demikian proses perizinan akan cepat, pelayanan meningkat, dan mengeliminir hal yang tidak diinginkan ke depannya,” paparnya.
Sekda sendiri memastikan untuk layanan terintegrasi perizinan kini sudah memiliki kantor yang lebih representatif di Jalan Windu, Kota Bandung. Kantor bekas Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia [BPSDM] ini menggantikan kantor DPMPTSP yang berada di Jalan Sumatera, Bandung.
“BPSDM, pindah ke Cipageran. Sehingga dengan luasan yang cukup bisa melakukan integrasi dimana pegawai BPN dengan dinas teknis sehingga lebih terkoordinir. Selanjutnya dari sisi SDM Inspektorat harus ditingkatkan termasuk juga sistem informasi dan juga kuantitas SDM-nya,” katanya.
Pemprov Jabar sebelumnya djadi sorotan terkait tertangkapnya dua bupati selang waktu satu minggu, yakni Bupati Bekasi dan Bupati Cirebon. []Admin/ Humpro/ Setda Jabar
