Wali Kota Bogor Bima Arya

Ini Argumen Bima Arya Tidak Setuju Penghapusan IMB dan Amdal

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Walikota Bogor Bima Arya menyatakan tidak setuju penghapusan IMB dan Amdal. Ketidaksetujuan itu dikemukakan Bima dalam diskusi bertajuk ‘Wacana Penghapusan IMB dan Amdal melalui RDTR’ di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Dalam diskusi tersebut  secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan IMB dan Amdal. Bima menilai keduanya masih diperlukan lantaran belum ada sistem pengawasan yang mumpuni.

Apa argumen Bima? Penghapusan kedua izin itu dinilai hanya akan memperburuk penataan pembangunan di daerah. Ia mencontohkan, seperti munculnya lautan ruko. Belum lagi bangunan belasan lantai kerap muncul tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar dan berujung pada penolakan.

“Saya tidak setuju dengan penghapusan IMB. Kalau pertanyaannya bisa diatur oleh RDTR? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung banyak hal. Mengapa saya sampaikan? Karena lautan ruko, PKL, pembangunan banyak yang tidak berpihak pada kebebasan ruang terbuka,” tegas Bima.

Bima tak menampik bahwa sejumlah daerah memang masih lambat dalam memproses perizinan sehingga membuat pengusaha gerah dan enggan berinvestasi. Namun, bukan berarti dua perizinan ini dihapus dan malah mengorbankan kualitas hidup masyarakat.

“IMB ribet, ya memang ribet. Apa Amdal lama, memang lama. Di Kota Bogor maksimal 14 hari IMB. Tapi Amdal bisa sampai 6 bulan. Uncertainty (ketidakpastian). Jangan sampai ingin mempermudah investasi tapi semua dimudahkan,” jelasnya.

Lebih jauh Bima menyebutkan, terdapat beberapa prinsip dalam menata ulang rezim perizinan, salah satunya penyederhanaan dan keseimbangan.

“Pertama adalah penyederhanaan karena ini terlalu ribet rumit berjenjang. IMB mungkin harus tetap ada tetapi Amdal lain. Amdal lingkungan dijadikan satu paket saja. Lalu bagaimana memperbaiki rezim perizinan karena masih banyak tumpang tindih kewenangan. Lalu yang terakhir adalah masalah mengintegrasikan dari mulai perencanaan hingga pengawasannya. Dari mulai perencanaan hingga pengawasan harus berbanding lurus. Intinya, Pemkot siap mendukung pemerintah pusat,” pungkasnya. [] Admin/Humas Pemkot Bogor



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *