BOGOR-KITA.com, BOGOR – Dari Rp405,1 triliun total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 yang disiapkan pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19, sebesar Rp110 triliun di antaranya untuk jaring pengaman sosial atau social safety nett yang diperluas. Siapa saja yang berhak menerimanya? Bagaimana memperoleh dana tersebut?
Jawabnya, dapat dilihat dari 7 program jaring pengaman sosial sebagai berikut:
Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) biasanya diberikan setiap tiga bulan sekali akan diberikan menjadi sebulan sekali. Selain itu, nilai manfaat yang diterima masyarakat juga akan dinaikkan 25 persen. Pemerintah juga telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari PKH dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta.
Menteri Sosial Juliari P Batubara menyampaikan, PKH ini dapat dicairkan masyarakat pada pertengahan April 2020 ini. “Mulai pertengahan April ini, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sudah mencairkan bansos PKH setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya, bansos PKH diberikan tiap tiga bulan sekali, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Juliari berharap, dengan percepatan penyaluran bantuan ini, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi harian yang diperlukan.
Program Padat Karya Tunai (PKT)
Presiden mendorong agar pelaksanaan PKT yang banyak dilangsungkan di wilayah pedesaan dapat dilakukan lebih luas. Tak hanya melalui skema dana desa, tetapi juga melalui alokasi anggaran yang dimiliki sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden mencontohkan, jika selama ini hanya ada 10 PKT, maka didorong agar jumlahnya meningkat hingga lima kali lipat.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pelibatan masyarakat ke dalam PKT Desa ditujukan bagi para penganggur dari mana pun asalnya, tapi berdomisili di desa tersebut. Adapun sasaran dana desa adalah mereka yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial seperti bantuan pangan non-tunai (BPNT) maupun bantuan lain dari kebijakan APBN.
PKT Desa yang menggunakan dana desa diupayakan semaksimal mungkin memiliki nilai upah yang lebih besar dari pada nilai bahan, karena targetnya adalah keterlibatan sebanyak mungkin warga miskin, penganggur, atau setengah penganggur. Upah tersebut nantinya akan diupayakan diberikan setiap hari. Namun, bila terpaksa maksimal tujuh hari sekali. “Supaya sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko perekonomian tadi, menopang atau meningkatkan daya beli warga desa dan ini tentu akan memberikan daya tahan ekonomi,” kata Abdul Halim
Kartu Sembako
Presiden menekankan, agar penerima manfaat dari kartu sembako dapat ditingkatkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima. Nilai manfaat yang diterima juga harus ditingkatkan. “Nilainya dinaikkan dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 dan diberikan selama sembilan bulan,” kata Presiden.
Presiden juga telah memerintahkan kepada Kemensos agar segera mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, Juliari menyatakan, nilai indeks bansos sembako yang akan dibagikan di wilayah Jabodetabek sebesar Rp 200.000. Adapun, menurut rencana bansos tersebut akan mulai didistribusikan Rabu (8/4/2020).
“Jadi, paket sembako ini, bansos khusus ini adalah untuk menunggu kekosongan sampai dengan bansos khusus yang dari Presiden untuk wilayah Jabodetabek yang tadi saya sampaikan di awal,” ujarnya.
Bansos sembako ini akan diberikan selama tiga bulan ke depan. Itu artinya, setiap keluarga akan menerima paket sembako sebesar Rp 600.000 selama tiga bulan ke depan.
Program Kartu Prakerja
Penyaluran Kartu Prakerja ditargetkan akan dimulai pada Kamis (9/4/2020). Menurut Presiden, target utama dari penyaluran Kartu Prakerja ini adalah masyarakat yang terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari kantornya, pekerja informal dan pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Sri Mulyani menyatakan, jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja ini mencapai 5,6 juta penerima.
Program Subsidi Listrik
Pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi pelanggan listrik, terutama bagi pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA. Bagi pelanggan 450 VA, tarif listrik mereka akan digratiskan selama tiga bulan ke depan. Jumlahnya mencapai 24 juta pelanggan. Sementara, pelanggan 900 VA akan dipangkas biaya pemakaian listriknya hingga 50 persen. Kebijakan ini berlaku bagi 7 juta pelanggan.
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan dengan indeks bantuan sebesar Rp 600.000 per keluarga. Penerima bantuan ini adalah mereka yang belum menenerima bansos PKH, BPNT, maupun kartu pra kerja. Para penerima bantuan program ini adalah seluruh keluarga yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data tambahan dari pemerintah daerah yang selama ini tidak pernah menerima bansos.
Program Bansos Khusus Jabodetabek
Alokasi bantuan khusus ini sebesar Rp 3,7 juta berbasis keluarga. Rp 1,1 juta nanti disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Rp 2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat selama dua bulan sesuai masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19. Bantuan ini di luar dari bantuan paket sembako yang akan disiapkan Kemensos sebanyak 200.000 paket. Menurut Sri Mulyani, ada 4,1 juta keluarga yang menjadi target penerima bantuan. Rinciannya, 2,5 juta penerima berada di DKI, sedangkan 1,6 juta penerima tersebar di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. [] Admin/dirangkum dari berbagai sumber
