Regional

Gubernur Jabar Perintahkan Gugus Tugas Desa Deteksi Pergerakan Orang

BOGOR-KITA.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil perintahkan semua bupati dan walikota di Jabar untuk mengaktifkan gugus tugas di setiap perangkat daerah serta kecamatan, kelurahan, hingga tingkat desa.

Perintah Gubernur ini disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad.

Daud Ahmad mengatakan, perintah tersebut merupakan bagian dari Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 443/04/Hukham tentang Penanggulangan COVID-19 dan Imbauan Terkait Mudik Selama Pandemi COVID-19, telah ditandatangani Ridwan Kamil pada Kamis (8/4/2020). 

Menurut Daud, gugus tugas satuan terkecil di tingkat desa penting, selain untuk edukasi, juga ampuh mendeteksi pergerakan orang di masing -masing unit, pendataan warga miskin baru, serta estimasi kebutuhan rakyat selama penanganan COVID-19. 

Baca juga  Ridwan Kamil: Sekolah Dibuka Januari, Pesantren Ada Protokol Khusus

“Misalkan nanti ada PSBB di kabupaten/kota atau mungkin karantina wilayah, gugus tugas ini bisa provide data-data penting sehingga Pemda Provinsi gampang melangkah. Termasuk yang kami khawatirkan banyak pemudik bandel, di sini peran RT RW sangat menentukan dalam mendata para ODP,” jelasnya. 

Terkait mudik, tutur Daud, Gubernur dalam suratnya menginstruksikan bupati/wali kota agar mengupayakan penduduknya tidak pulang kampung sebelum COVID-19 tertangani sampai tuntas. 

“Sebisa mungkin tidak ada yang mudik dari kabupaten/kota. Karena kalau membandel, COVID-19 bisa lebih panjang di Jabar. Konsekuensi ekonomi dan sosialnya akan sangat mahal, dan yang menanggung warga Jabar juga. Jadi ayeuna mah wayahna teu mudik heula,” pintanya. 

Baca juga  Ridwan Kamil dan Bima Arya Turun Pungut Sampah Kota Bogor

Tidak lupa, lanjut Daud, bagi daerah belum memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Gubernur meminta agar memperkuat data-data persebaran penyakit, peningkatan jumlah kasus dan kematian menurut, serta instrumen lain sebagai syarat mengajukan PSBB. 

“Jadi kalau misalnya eskalasi tiba-tiba meningkat, PSBB atau treatment lain dapat dengan cepat dilakukan,” kata Daud. 

Selain kepada bupati/wali kota, dalam suratnya Gubernur sebagai Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Jawa Barat juga meminta Kapolda dan Pangdam bersama bupati/wali kota mencari tempat sebagai sarana karantina pasien COVID-19. 

“Seperti gedung, wisma, tempat pelatihan dan properti lain yang ada di kabupaten/kota, punya polres dan kodim, agar semua tempatnya dimaksimalkan. Kita harus bersiap untuk skenario terburuk,” pungkas Daud.

Baca juga  Ridwan Kamil Paparkan Progres Program Keumatan Jabar saat Subling di KBB

Gubernur dalam suratnya juga meminta bupati/wali kota memenuhi kesejahteraan tenaga kesehatan terutama perawat dan dokter dengan insentif khusus, akomodasi, transportasi untuk mobilisasi, serta logistik lain. 

Kesejahteraan tenaga medis ini penting mengingat masih ada stigma masyarakat bahwa dokter atau perawat yang menangani pasien COVID-19 harus dijauhi karena berpotensi menularkan virus. 

“Tenaga medis ini garda terdepan tapi terstigma. Oleh karena itu Pemda Provinsi Jabar menampung mereka di hotel bintang lima di Kota Bandung. Pak Gubernur ingin bupati/wali kota juga memiliki kebijakan yang sama,” tutur Daud. [] Admin

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top