DPC Peradi Kabupaten Bogor Sambut Ketum Baru, Dorong Satu Kode Etik dan Dewan Kehormatan Bersama
BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Kabupaten Bogor menyambut hasil Musyawarah Nasional (Munas) Peradi IV yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada 24–25 April 2026. Dalam forum tersebut, Ahmad Fikri Assegaf terpilih sebagai Ketua Umum Peradi periode 2026–2031.
Ketua DPC Peradi Kabupaten Bogor, Rifat Bazri Hambakung, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Munas yang dinilai berjalan lancar dan sesuai harapan.
“Alhamdulillah Munas Peradi IV telah berjalan sukses dan sesuai dengan keinginan dari DPC Kabupaten Bogor. Terpilih Ketua Umum Bapak Ahmad Fikri Assegaf, kami ucapkan selamat kepada beliau. Mudah-mudahan ke depan Peradi semakin baik dengan terpilihnya ketua umum yang baru,” ujar Hambakung.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan sistem etik dalam profesi advokat, terutama di tengah banyaknya organisasi advokat yang ada saat ini. Menurutnya, keberadaan satu Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB) menjadi kebutuhan mendesak.
“Penting untuk organisasi advokat saat ini, karena jumlah advokat semakin banyak sehingga pengawasannya menjadi sulit dan berpotensi merugikan masyarakat. Satu-satunya cara, meskipun organisasinya banyak, harus ada satu dewan kehormatan dan satu kode etik. Dengan begitu, persoalan dapat diselesaikan di Dewan Kehormatan Pusat Bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Peradi terpilih Ahmad Fikri Assegaf menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda yang telah dirintis kepengurusan sebelumnya, termasuk mendorong penyatuan kode etik dan dewan kehormatan advokat.
“Salah satu agenda utama kami adalah meneruskan apa yang sudah dimulai pengurus sebelumnya. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Peradi SAI dan KAI. Kami akan terus mendorong itu, dan saya yakin karena saat ini sudah ada kesamaan pandangan dari berbagai organisasi advokat, dalam waktu yang tidak terlalu lama hal ini bisa kita realisasikan,” ungkapnya.
Munas Peradi IV ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi advokat di Indonesia, sekaligus membuka peluang terwujudnya sistem etik yang lebih terintegrasi demi menjaga profesionalisme dan perlindungan masyarakat. [] Hari
