Laporan Utama

Dalam 10 Hari, Jokowi Bikin Tiga Gebrakan Revolusioner

Oleh Petrus Barus

Sejak dilantik tanggal 20 Oktober 2014, praktis baru 10 hari Jokowi menduduki kursi sebagai Presiden RI ke-7. Dalam 10 hari itu, Jokowi sudah mencetak tiga gebrakan revolusioner. Revolusioner dalam pengertian berani, strategis dan mendasar.

Relokasi Pengungsi Sinabung

Kunjungan kerja keluar kota yang pertama dilakukan Jokowi adalah memenuhi janji akan mengunjungi lagi pengungsi Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara. Kunjungan ini sekaligus yang pertama bagi Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan yang sebelumnya diwacanakan oleh politisi PDIP Maruarar Sirait dijual saja.  Kunjungan ke Karo ini sekaligus yang pertama bagi Jokowi membuktikan blusukan yang menjadi ciri khasnya sejak jadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, tidak hilang oleh ketatnya protokoler setelah menjadi presiden. Di media sosial, ramai dibicarakan betapa Gubernur Sumatera Utara, Bupati Karo dan aparat keamanan puntang-panting mengikuti Jokowi yang keluar dari jadwal yang sudah disusun sebelumnya.

Setelah berbincang sejenak dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, Jokowi  langsung menemui pengungsi di Universitas Karo. Di sini Jokowi mengeluarkan kebijakan yang revolusioner itu. Setelah tanya-tanya sebentar, Jokowi dalam sekejab menyelesaikan persoalan relokasi yang selama ini membuat pusing Gubernur Sumut, Bupati Karo dan juga pengungsi. Pasalnya tempat relokasi yang sudah dibidik milik Depertemen Kehutanan. Agar bisa menggunakan lahan itu, Gubernur Sumut dan Bupati Karo sudah barang tentu harus menempuh sejumlah prosedur perizinan yang panjang, termasuk melakukan kajian terlebih dahulu.

Tetapi di tangan Jokowi, semuanya serba sederhana. Setelah yakin pengungsi membutuhkan tempat relokasi, Jokowi langsung menelpon Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan mengeluarkan perintah agar menyelesaikan perizinannya dalam dua hari. Tidak cukup sampai di situ. Jokowi juga sudah memikirkan jalan menuju kawasan hutan itu. Tentang hal ini, Jokowi menjelaskan sudah meminta tentara untuk membuka jalan. “Kamu yang bertanggung jawab,” katanya kepada sesorang seperti disiarkan televisi.

Baca juga  Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat

Masih ada persoalan yakni persoalan biaya sekolah dan kesehatan. Jokowi langsung membagi-bagikan kartu pintar dan kartu sehat. Tidak lupa Jokowi membagi uang mengisi saku pengungsi sebesar Rp500 ribu per kepala keluarga. Tidak lupa Jokowi juga memerintah agar rumah pengungsi yang ditinggalkan karena sudah dibalut debu vulkanik di kampung halaman diperintahkan untuk diperbaiki. Tak pelak, persoalan yang selama ini berbelit, di tangan Jokowi selesai dalam sekejab. Tak heran warga sumringah, sebagian menangis haru menyaksikan begitu mudah, cepat dan tepatnya kebijakan yang dikeluakan Jokowi sambil berdiri di ruang terbuka bersama pengungsi.

Trader Minyak

Kebijakan revolusioner Jokowi yang kedua terkait dengan trader minyak. Persoalan ini sudah lama jadi masalah. Dahlan Iskan ketika menjabat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sempat secara lantang meminta trader atau pedagang minyak itu dihentikan karena hanya memboroskan keuangan Pertamina. Sebab trader itu sesungguhnya tidak lebih dari sekadar calo, sekadar perantara. Dahlan Iskan ketika itu tidak habis pikir kok perusahaan setua dan sebesar Pertamina masih membutuhkan calo. Kalau masih baru dan komoditinya berubah-ubah mungkin bisa diterima. Sementara perdagangan minyak oleh Pertamina sudah berlangsung tahunan dan komoditinya yang itu itu juga. Jadi untuk apa lagi trader? Kira-kira begitu Dahkan Iskan ketika itu mengemukakan argumentasinta. Tetapi Dahlan Iskan keok. Trader minyak tetap berjalan.

Baca juga  Defia Dapat Hadiah Apartemen dari Bima Arya

Pada masa kampanye presiden beberapa waktu lalu, muncul istilah mafia minyak. Sepertinya yang dimaksud dengan mafia minyak itu ada;lah trader minyak ini. Jokowi sendiri ketika itu mengatakan akan memberantas mafia minyak itu. Banyak tanggapan yang melecehkan karena Jokowi dinilai tidak akan mampu menghadapi mafia minyak yang guritanya duitnya yang berjibun membuatnya memiliki pengaruh ke berbagai tempat yang luas. Kita memang sempat juga bertanya-tanya, gerangan apa yang akan dilakukan Jokowi membasmi mafia minyak. Apakah dengan menyadarkan mafianya dengan kompensasi tertentu, atau memutus begitu saja hubungan dengan Pertamina atau menggunakan jalur hukum.

Ternyata satu pun tidak. Cara Jokowi adalah langsung membaei minyak dari negara penghasilnya. Hal dilakukan ketika Jokowi bertemu dengan Wakil Presiden Angola di Istana Negra. Jokowi langsung meneken memorandum of understanding dengan pemerintah Angola untuk pembelian minyak secara langsung.

Walau tidak menyentuh sama sekali para mafia minyak, tetapi jelas kebijakan ini revolusioner dalam pengertian berani, strategis dan mendasar. Berani karena walau tidak menyinggung sama sekali peran mafia, tetapi kebijakan ini jelas merugikan mereka. Paling tidak kuota perdagang mereka terpotong. Kebijakan ini strategis karena akan menjadi preseden untuk melakukan pebelian minyak dari negara lain, yang dengan sendirinya mengurangi pengeluarn Pertamina untuk membayar calo atau perantara atau mafia yang kaya raya hanya dengan ongkang-ongkang kaki. Kebijakan ini juga mendasar karena kebijakan itu seharusnya dilakoni oleh Direktur Utama Pertamina, tetapi diterobos sendiri oleh Jokowi.

Jembatan Selat Sunda

Kebijakan revolusioner Jokowi yang ketika terkait dengan rencana membangun Jembatan Selat Sunda. Membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini sudah lama direncanakan, sudah bertahun tahun, mulai dari masa pemerintah Soeharto dan berlangjut sampai dua periode pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.  Persiapan juga sudah sedemikian rupa. Perizinannya sepertinya juga sudah selesai karena gambar finalnya sudah ada. Sampai sejauh ini persaingan untuk merebut seluruhnya atau sebagian proyek ini juga sudah berlangsung lama dan panas. Pabrik baja misalnya sudah siap-siap memasok ke kontraktor jembatan. Tetapi dalam 10 hari kepresidenannya, Jokowi menyatakan membatalkan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda itu.

Baca juga  Bawa Nama Calon Kapolri Baru, Kompolnas Seperti Pedagang

Kebijakan ini sangat berani, karena konon yang punya proyek itu adalah bukan orang sembarangan di Indonesia, yakni Tomy Winata. Alasan Jokowi juga sangat bagus dan tepat, yakni kalau jembatan itu dibangun sama saja mengecilkan atau mematikanidentitas Indonesia sebagai negara maritim. Dan Jokowi memang pula sudah membentuk kemeterian kemaritiman yang diplot sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Semua orang juga tahu, pelabuhan Merak sudah penuh sesak. Tidak jarang menjdi bahan pemberitaan betapa truk pengangkut barang ke Pulau Sumatera seringkali harus ngantre panjang bahkan berhari hari hanya untuk menyeberang. Jokoowi juga menyadari hal itu. Tetapi menurutnya, solusinya tidak dengan membangun Jembatan Selat Sunda, melainkan cukup dengan memperbaiki dan memperbesar kapasitas pelabuhan.  He he gitu aja kok repot ya Gus Jok.

* Penulis adalah Pemimpin Redaksi Harian Pakuan Raya (PAKAR), sebuah harian lokal Bogor, tinggal di Bogor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top