Bupati Nurhayanti dalam diskusi publik turunkan kemiskinan
BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kabupaten berkomitmen menurunkan angka kemiskinan masyarakatnya sampai tahun 2018 menjadi 7% – 5%. Pada tahun 2014, angka kemiskinan Kabupaten Bogor berdasarkan data BPS adalah sebesar 9,11%.
Dengan demikian diperlukan akselerasi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,11 % sampai dengan tahun 2018. "Permasalahan kemiskinan bukan hanya merupakan permasalahan daerah, akan tetapi merupakan isu nasional yang harus ditanggulangi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan didukung pula oleh peran serta masyarakat secara luas," ungkap Bupati Bogor Nurhayanti pada acara Diskusi Publik Pengentasan Kemiskinan, Problem dan Solusinya di Ruang Serbaguna 2, Gedung Sekretariat Daerah, Senin, (23/11/2015).
Nurhayanti menjelaskan lebih rinci tentang penanganan kemiskinan menjadi perhatian khusus dari Pemerintah sebagaimana ditandai dengan telah dibentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dan Kabupaten dan Provinsi serta tim nasional penanggulangan kemiskinan (TNP2K). "Tugas utama Tim TKPKD dan TNP2K membangun sinergi program dan kegiatan penanganan masalah kemiskinan dengan tujuan akhir jumlah penduduk miskin berkurang, bahkan jika mungkin tidak ada lagi masyarakat miskin, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun skala nasional," katanya. Bupati pun menjabarkan beberapa program pengentasan kemiskinan seperti program nasional keluarga harapan yang merupakan salah satu contoh kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara simultan.
Program lain adalah membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka panjang diharapkan akan mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan serta memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.
Program lainnya lagi adalah bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yakni jamkesmas dan jamkesda, raskin, penanganan buta huruf, pendidikan kesetaraan jender, intervensi ekonomi pada kepala keluarga PKH perbaikan gizi pelayanan kesehatan puskesmas poned dan puskesmas, yang pada intinya bertujuan untuk melakukakan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
Adapun penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dilakukan antara lain melalui program sanitasi total berbasis masyarakat, bimbingan sosial dan pelatihhan bagi keluarga miskin, bimbingan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat eks korban bencana alam, pemberdayaan keluarga bagi otang tua anak jalanan melalui pelatihan UEP, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi, rehabilitasi penyandang masalah sosial berbasi masyakat perdesaan,bimbingan sosial dan dan pemulangan ke tempat asal bagi gelandangan dan pengemis semua itu bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat.
Dialog publik diikuti para wartawan, LSM dan unsur masyarakat lainnya, dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Wasto Sumarno dan Kepala Bappeda Kabupaten Bogor, Syarifah Sopiah. [] Admin
