BOGOR-KITA.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor menggelar sosialisasi Roadmap Kepegawaian di Asana Hotel Grand Pangrango, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (26/12/2018).
Sekretaris BKPSDA Kota Bogor, Dani Rahadian menyatakan, roadmap atau rencana rinci yang memuat tahapan sistematis mengenai pelaksanaan suatu program kegiatan ini merupakan amanat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lima tahun kedepan (2019-2023).
“Dalam roadmap ini disusun rincian kerja kepegawaian dari mulai formasi kebutuhan pegawai, perekrutan pegawai, pelatihan pegawai, jenjang karir sampai pensiun pegawai,” ungkap Dani.
Ia menjelaskan, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam birokrasi merupakan faktor terpenting sekaligus motor penggerak dari pemerintah. Sehingga semua hal terkait integritas, kompetensi, profesional dan kesejahteraan harus diperhatikan.
“Dengan diskusi dan sosialisasi ini BKPSDA bisa mengetahui kebutuhan setiap OPD, kebutuhan PNS-nya, jenjang karirnya, keterampilan atau kekhususan yang dibutuhkan,” imbuhnya.
Meski peraturan kepegawaian di seluruh pemerintah daerah sudah diatur pemerintah pusat, kata Dani, pemerintah daerah tetap perlu melakukan sinkronisasi kebutuhan melalui roadmap. Bukan tanpa alasan, Pemerintah pusat ingin di masa depan ASN memiliki daya saing secara internasional.
“Sejauh ini roadmap yang kami susun sudah mencapai 80 persen tinggal finalisasi yang memang harus selesai di akhir Desember ini,” terang dia.
Rencananya, lanjut dia, pemerintah pusat akan membagi ASN menjadi dua kelompok, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) dengan proporsi 30 persen PNS dan 70 persen P3K. Pada 2019 mendatang juga rencananya jika tidak ada aral melintang, akan ada rekrutmen untuk CPNS dan P3K. Namun, ia sendiri belum bisa menjelaskan secara pasti peraturannya.
“Aturan rekrutmen P3K-nya masih belum tahu detailnya. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pusat,” pungkasnya. [] Admin
