Deni Erliana

Belum Peroleh Sertifikat, KWSC Adukan PT Sentul City ke Ombudsman

BOGOR-KITA.com – Warga perumahan Sentul City Kabupaten Bogor mengadu ke Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya. “Kami mengadu ke Ombudsman hari ini,” kata Deni Erliana, juru bicara warga yang tergabung dalam Komite Warga Sentul City (KWSC), dalam siaran pers, Selasa (22/1/2019) pagi.

KWSC sebelumnya mengadukan PT Sentul City ke Ombudsman terkait sengketa air minum. Aduan kali ini terkait sertifikat tanah mereka di kawasan perumahan berkelas itu.

“Hingga kini belum memperoleh sertifikat hak atas tanah meskipun kami telah melunasi pembelian tanah dan rumah sejak belasan tahun silam. Selama ini kami hanya mengantongi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ironisnya ditandatangani pengembang PT Sentul City, Tbk dan pembeli tanpa kehadiran notaris atau di bawah tangan.

Menurut Deni, upaya mereka untuk mendapatkan hak berupa sertifikat hak atas tanah juga dihambat PT Sentul City, Tbk dengan beragam syarat memberatkan. Di antara syarat  diminta membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas dasar nilai jual saat ini, bukan saat pembelian. PT Sentul City, Tbk juga mewajibkan warga untuk melunasi Biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan (BPPL) selama dua tahun di muka sebagai syarat pengurusan Akta Jual Beli dan sertifikat.

Deni mengemukakan, pada 15 Januari 2019 lalu pihaknya telah mengadukan persoalan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Kantor Pertanahan telah menyatakan bahwa PT Sentul City, Tbk wajib memenuhi komitmennya untuk mengurus sertifikat bagi warga yang telah melunasi pembelian tanah dan rumah. Kantor Pertanahan juga menegaskan bahwa BPHTB dihitung atas dasar nilai jual saat pembelian, bukan saat ini.

“Atas saran dari Kantor Pertanahan dan pertimbangan warga, maka kami Komite Warga Sentul City jakan mengadukan persoalan ini kepada Ombudsman Republik Indonesia. Kami menduga kuat adanya pengabaian hukum dan malaadministrasi dalam persoalan ini, baik yang terkait dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Badan Pertanahan Nasional, maupun instansi negara dan pemerintahan lain yang seharusnya mengawasi bisnis properti,” kata Deni. [] Admin

 



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *