Atep Budiman Ditunjuk Sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Gantikan Rena
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pj Walikota Bogor, Hery Antasari, telah menunjuk Atep Budiman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor.
Pengangkatan ini dilakukan menyusul pengajuan cuti di luar tanggungan negara (CTLN) oleh Kepala Dinas PUPR sebelumnya, Rena Da Frina, untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Atep Budiman, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, mulai resmi menjabat sebagai Plt Kadis PUPR pada Kamis, 1 Agustus 2024.
“Dua hal yang menjadi alasan utama saya datang ke sini. Pertama, sejak saya bertugas sebagai Pj Walikota, saya belum sempat bersilaturahmi dengan DPUPR. Target saya adalah dalam dua bulan harus mengunjungi semua OPD, berkenalan, bersilaturahmi, dan memetakan masalah. Salah satu yang belum saya kunjungi adalah PUPR,” ungkap Hery Antasari pada Kamis (1/8/2024).
Hery mengatakan, terlepas ada atau tidaknya pergantian pimpinan, dirinya memang berencana untuk berkunjung ke DPUPR Kota Bogor. Kedua, CTLN Rena Da Frina efektif berlaku mulai hari ini untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kota Bogor tahun 2024.
“Secara aturan dan prosedur, pengajuan CTLN harus disetujui agar tidak ada kekosongan jabatan, sehingga perlu ditunjuk Plt. Penunjukan Plt sudah disepakati oleh Baperjakat dengan berbagai pertimbangan dan opsi,” ujarnya.
Hery menegaskan, ada beberapa opsi yang didiskusikan dengan mempertimbangkan prioritas teknis yang ingin diselesaikan selama masa Plt.
Hery juga menjelaskan, Dinas PUPR harus tetap berkinerja dengan baik, siapapun kepala dinasnya, Plt atau bukan. Banyak capaian yang telah diraih sebelum dan selama masa jabatannya sebagai Pj Walikota, termasuk proyek Jembatan Otista, jalan R3, dan penataan serta penurunan kabel udara.
“Merapikan kabel udara itu susah, bukan secara teknis menurunkannya, tapi bagaimana berkoordinasi dengan pemilik kabel-kabel itu. Ternyata Kota Bogor mampu melakukannya di bawah kepemimpinan Bu Rena. Saya mengapresiasi dan meminta Pak Atep melanjutkan itu, minimal dari ring nol dulu di Bogor Tengah dan sekitarnya,” jelasnya.
Selain itu, Hery juga memaparkan tugas untuk menyelesaikan detail tata ruang RDTR yang masih belum rampung di beberapa WP. Hal ini penting karena RDTR mempengaruhi perizinan dan investasi yang banyak tertunda, sehingga pemasukan Kota Bogor juga tertunda.
“WP yang belum rampung adalah bagian B, C, dan E. Untuk kegiatan-kegiatan rutin, saya mengarahkan agar dilaksanakan dengan baik, lancar, sesuai administrasi, prosedur, serta prinsip-prinsip akuntabilitas dan integritas yang harus dijaga,” pungkasnya. [] Ricky
