Pemkab Bogor Dorong Integrasi Aplikasi dan Data melalui SPLP
BOGOR-KITA.com, SUKARAJA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mendorong integrasi aplikasi dan data antarperangkat daerah sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang digelar di Sukaraja, Selasa (8/9/2026).
Mewakili Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor Ilham mengatakan, Bimtek lanjutan SPLP menjadi bagian dari upaya mendorong implementasi transformasi digital dari pemahaman konsep integrasi menuju penerapan interoperabilitas.
“Transformasi digital pemerintahan tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat,” ujar Ilham.
Menurut Ilham, interoperabilitas memungkinkan aplikasi, sistem, dan data di lingkungan Pemkab Bogor saling berkomunikasi dan bertukar informasi secara terpadu.
Integrasi tersebut dinilai penting untuk menghindari silo aplikasi, yakni kondisi ketika aplikasi yang dibangun masing-masing perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa terhubung dengan sistem lainnya.
Selain meningkatkan efisiensi pengelolaan data, integrasi diharapkan dapat mengurangi duplikasi sistem, mencegah penginputan data berulang, serta mempercepat pertukaran informasi antarperangkat daerah.
“Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan hal tersebut. Keberhasilan penerapan SPLP sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah,” katanya.
Ilham mengatakan, setiap perangkat daerah perlu berperan aktif dalam menyediakan data yang berkualitas, menyiapkan spesifikasi teknis dan Application Programming Interface (API) yang dapat diintegrasikan, serta memastikan aspek keamanan sistem.
Menurutnya, integrasi aplikasi dan data juga berkaitan dengan pelayanan informasi kepada masyarakat. Saat aplikasi dan data belum terintegrasi secara optimal, petugas masih perlu berkoordinasi dengan perangkat daerah pemilik data ketika masyarakat membutuhkan informasi tertentu.
“Misalnya masyarakat bertanya berapa jumlah penduduk Kabupaten Bogor atau berapa nilai investasi. Ketika masyarakat bertanya kepada Diskominfo, tentu kita tidak bisa hanya menjawab, ‘Kami tidak tahu’. Karena data sektoral tersebut merupakan bagian dari informasi yang harus dapat kita layani dan berikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menuturkan, selama ini Diskominfo perlu berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki data, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta perangkat daerah yang menangani investasi dan perizinan.
Dengan penerapan SPLP dan integrasi data, proses pertukaran informasi tersebut diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
“Seandainya aplikasi dan data kita sudah terintegrasi dengan baik, kita tidak perlu lagi menghubungi perangkat daerah satu per satu. Kita cukup membuka sistem, mengakses data yang tersedia, kemudian memberikan informasi tersebut kepada masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, Ilham berharap Bimtek SPLP menghasilkan langkah konkret di masing-masing perangkat daerah, tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta.
Setiap perangkat daerah diharapkan menentukan layanan prioritas yang siap diintegrasikan, menyiapkan spesifikasi teknis dan API, serta melakukan pengujian integrasi melalui SPLP secara bertahap.
“Kita ingin melanjutkan apa yang telah dimulai, memperbaiki berbagai hal yang masih menjadi kendala, serta memperluas integrasi layanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Ilham menegaskan, penguatan SPLP menjadi salah satu upaya Pemkab Bogor membangun sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dengan memperhatikan aspek keamanan dan efisiensi.
“Dari memahami integrasi menuju implementasi interoperabilitas, dan pada akhirnya menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin terintegrasi, efektif, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.[] Hari
