Bima Arya Sugiarto dan Yuddy Chrisnandi (foto dikumentasi)
BOGOR-KITA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, melalui Ketua Komisi B mengharuskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membentuk Panitia Seleksi Direksi Perusahaah Daerah Passar Pakuan Jaya (Pansel Direksi PD PPJ). Pansel itu sendiri diharapkan juga diisi oleh pihak ketiga atau pihak eksternal pemkot dan PD PPJ.
Demikian mengemuka dalam dialog di Radio Megaswara, Senin (15/12), dengan nara sumber Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor Teguh Rihananto, Ketua LSM Lekat Abdul Fatah dan pengamat sosial Soeprapto.
Soal Pansel Direksi PD PPJ dijadikan topik bahasan menyusul pernyataan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang mengatakan, bisa saja tidak dibentuk Pansel PD PPJ, jika Dewan Pengawas PD PPJ membuat rekomendasi bahwa kinerja direksi sekarang sudah baik. Kalau badan pengawas membuat rekomendasi seperti itu, direksi sekarang bisa saja dilanjutkan, sehingga pansel tidak perlu dibentuk.
Teguh R menegaskan, pansel PD PPJ menjadi keharusan untuk dibentuk sebagai wujud transparansi. “hal itu juga agar Direksi PD PPJ yang terbentuk nanti, merupakan hasil seleksi dari orang-orang yang terbaik,” kata Teguh.
Hal senada dikemukakan Abdul Fatah. “Mau tidak mau Walikota Bogor, BIma Arya Sugiarto harus membentuk Pansel PD PPJ,” katanya. Abdul Fatah bahkan mengharuskan adanya pihak ketiga atau pihak eksternal yang masuk dalam Pansel Direksi PD PPJ. “Pihak ketiga menjadi penting agar akuntabilitas direksi terpilih terjamin,” katanya.
Sedangkan Soeprapto menilai perlunya kinerja Direksi PD PPJ sekarang diaudit sebagai acuan memilih direksi baru.
Seorang pendengar mengemukakan, Pansel Direksi PD PPJ menjadi keharusan, karena direksi yang sekarang terbentuk semasa walikota Diani Budiarto. [] Admin
