PSK Maroko Ditangkap Kantor Imigrasi Bogor
BOGOR-KITA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor prihatin dengan imigran yang terus berdatangan ke wilayah Kabupaten Bogor, khususnya ke wilayah Puncak, Cisarua dan Megamendung. Pemkab Bogor sudah sudah pernah mengirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhum dan HAM) Republik Indonesia pada tahun 2013 lalu. Isi surat itu kita minta agar dihentikan kedatangan Imigran ke Kabupaten Bogor.
Hal ini dikemukakan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Nurhayanti seusai memimpin Rapat Minggon Keliling (Boling) di Balai Riung Taman Safari Indonesia (TSI), di Desa Cibereum, Cisarua, Rabu, (10/12).
Nurhayanti mengapresiasi pendataan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas IIA Bogor terhadap imigran illegal. Sebab, pada dasarnya Pemkab Bogor juga terus mencari cara efektif untuk menertibkan keberadaan mereka, karena sudah sangat meresahkan warga sekitar, tidak saja karena perbedaan kultur, tetapi juga karena prilaku mereka sehari-hari.
Salah seorang warga Cisarua, Rudi (39) yang ikut menghadiri Boling, langsung menyambut pernyataan Plt Bupati. Jumlah imigran gelap di Puncak, katanya, dipastikan terus bertambah. Keberadaan tamu tak diundang itu nyaris tanpa pengawasan. Mereka leluasa mencari kontrakan hingga ke pelosok wilayah Cisarua dan Megamendung. “Mereka itu sering menganggu dan melecehkan ibu-ibu rumah tangga. Itu bukan isu tapi fakta,” kata Rudi.
Tampak hadir dalam Boling Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh dan Iwan Setiawan, dan sejumlah pejabat di lingkungan pemkab. Tampak juga pemilik TSI, Jansen Manangsang. Seusai Boling, Plt Bupati berkesempatan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Desa Cibereum dan peresmian rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Citeko. [] Harian PAKAR/Admin
