BOGOR-KITA.com – Wakil Walikota Usmar Hariman turut prihatin atas ditetapkannya Direktur Umum PD PPJ dengan inisial DSH sebagai tersangka dugaan korupsi dana deposito milik PD PPJ di Bank Muamalat sebesar Rp15 miliar, Selasa (4/9/2018).
Usmar berharap upaya hukum yang akan dilakukan oleh pemkot, PD PPJ dan kuasa hukum yang ditunjuk oleh DSH bisa mendapatkan keadilan.
“Kita ingin lihat proses ini bisa berjalan lancar, cepat sehingga ada kepastian hukum yang pasti dan tidak berlarut-larut, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua,” ucap Usmar saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bogor.
Menurutnya, kewenangan yang dimiliki BUMD untuk mengelola keuangannya sendiri sebaiknya jangan disalahgunakan agar tidak terjerat kasus yang sama.
“BUMD diberikan hak pengelolaan melalui perda tersendiri yang disepakati oleh DPRD. Tentunya harus taat asas,” tukasnya.
Usmar mengimbau Direksi BUMD yang lain agar menjadikan kasus PD PPJ sebagai pelajaran.
Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor yang menangani masalah perekonomian dan keungan ikut menyuarakan pendapatnya terkait kasus yang menjerat Direksi Umum PD PPJ berinisal DSH.
Anita Primasari Mongan selaku ketua komisi 2 menyayangkan ditetapkannya Direktur Umum PD PPJ sebagai tersangka karena sebelumnya komisi 2 sudah berencana memanggil jajaran direksi untuk meminta data yang real.
“Kami belum mendapatkan data yang utuh tentang di mana ini masalahnya, tapi dan tahu-tahu sekarang sudah masuk saja di lapas dan berarti ini ada yang dilanggar,” pungkasnya. [] Fadil
