JPO Jalan MA Salmun Disiapkan, PKL Bakal Ditata dan Ditampung di Blok F
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Rencana penutupan perlintasan sebidang di kawasan Jalan MA Salmun, Kota Bogor, mulai memasuki tahap persiapan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kini menyiapkan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebagai akses alternatif bagi masyarakat.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan pembangunan JPO tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan yang dilakukan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI), termasuk di sekitar Stasiun Bogor dan Alun-Alun Kota Bogor.
Menurut Dedie, penataan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani Pemkot Bogor bersama PT KAI pada 7 September 2023.
“Ini tindak lanjut dari MoU Pemerintah Kota Bogor dengan PT KAI yang sudah ditandatangani tanggal 7 September 2023 yang lalu. Di dalam MoU itu memang ada poin utama yang harus kita kerjakan secara kolektif,” kata Dedie, Senin (28/9/2026).
Selain Jalan MA Salmun, kawasan yang masuk dalam agenda penataan mencakup Jalan Nyi Raja Permas dan Jalan Dewi Sartika. Penataan tersebut juga melibatkan PT KAI Daop 1 serta Kementerian Perhubungan.
Dalam prosesnya, Pemkot Bogor telah melakukan penertiban terhadap sekitar 65 lapak pedagang di Jalan Nyi Raja Permas. Langkah tersebut menjadi bagian awal dari penataan aktivitas perdagangan di kawasan sekitar Alun-Alun Kota Bogor.
Dedie mengatakan, setelah penertiban dilakukan, pemerintah akan menyiapkan kawasan kuliner yang lebih teratur. Area tersebut diharapkan dapat menjadi lokasi bagi pedagang sekaligus mendukung aktivitas masyarakat yang berkunjung ke kawasan Alun-Alun.
“Setelah itu kita akan mulai menyiapkan satu area untuk kuliner yang lebih tertata, lebih manusiawi, dan juga tentu harapannya bisa mengakomodir para pengunjung yang datang ke alun-alun,” ujarnya.
Sementara itu, pembangunan JPO Jalan MA Salmun berkaitan dengan rencana penutupan perlintasan sebidang. Pemkot Bogor telah menerima dukungan dari pemerintah pusat untuk memulai proses pembangunan fasilitas penyeberangan tersebut.
“Nah, jadi kami mendapatkan support dari Kementerian Dalam Negeri untuk memulai konstruksi pembangunan JPO,” katanya.
JPO nantinya akan menghubungkan kawasan Jalan MA Salmun bagian bawah dengan bagian atas. Akses tersebut akan dilengkapi tangga sehingga dapat digunakan masyarakat untuk menyeberang setelah perlintasan sebidang ditutup.
“Insyaallah akan ada JPO. Dan tentunya setelah beres, kita akan tutup. Itu bagian dari proses penataan,” ucapnya.
Seiring dengan rencana tersebut, Pemkot Bogor juga mulai menyosialisasikan penataan kepada PKL yang masih beraktivitas di sekitar Jalan MA Salmun. Pemerintah menyiapkan lokasi penampungan sementara bagi pedagang yang terdampak penataan.
Dedie menyebut salah satu lokasi yang dapat dimanfaatkan adalah Blok F pasar. Teknis penempatan pedagang nantinya akan dikoordinasikan dengan pengelola pasar.
“Untuk sementara saya minta ke pasar. Nanti penampungan yang mau sementara masuk ke Blok F, mangga. Berhubungan sama Pak Dirut langsung,” tuturnya.
Penggunaan lokasi tersebut tetap mengikuti ketentuan biaya fasilitas, termasuk kebutuhan listrik dan air. Dedie menegaskan penataan harus disertai dengan tanggung jawab dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun pedagang.
“Namanya usaha ya ada risiko, ada untung, ada rugi, ya semua kita jalanin,” katanya.
Selain itu, Pemkot Bogor memastikan penataan tidak hanya memperhatikan kepentingan PKL. Akses operasional PT KAI, termasuk kebutuhan menuju depo serta aktivitas bongkar muat pedagang, juga akan menjadi bagian dari pengaturan kawasan.
“PKL kita akomodir, kemudian juga kepentingan untuk Depo PT KAI, akses jalan kita akomodir. Pedagang tadi minta juga ada akses untuk bongkar muat kita akomodir. Insyaallah semuanya baik-baik,” pungkasnya. [] Ricky
