Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman meninjau lokasi Interchange Tol Jagorawi yang menutup akses jalan ke lahan warga,di Kampung Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Rabu (28/11/2018).

Usmar : Akses ke Lahan Milik Warga di Interchange Tol Jagorawi Harus Disediakan

BOGOR-KITA.com – Polemik tertutupnya akses menuju lahan milik sejumlah warga akibat proyek pembangunan Interchange Tol Jagorawi, menjadi perhatian Pemerintah Kota Bogor. Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman langsung meninjau lokasi di Kampung Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Rabu (28/11/2018).

Usmar menegaskan akses jalan ke lahan warga harus tetap diadakan. “Harus ada solusi, akses jalan ke lahan warga harus sebagainya sebelumnya,” ucap Usmar di lokasi.

Lanjut Usmar, pembangunan proyek Interchange tol Jagorawi ini jangan sampai merugikan masyarakat. Harus dibicarakan juga lanjutan mediasi dari berbagai pihak, seperti Jasa Marga, Kementrian PU dan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kita akan pertanyakan mediasi lanjutan soal ini,” ujarnya.

Usmar mengemukakan, sudah pernah dilakukan rapat oleh berbagai pihak di antaranya pihak Bogor Raya, Novotel, Sumarecon dan Gunung Geulis. Namun untuk membahas persoalan akses jalan ke lahan warga ini, diperlukan kembali rapat dan pihak pusat yang menentukan soal ini.

Bukan itu saja, Usmar juga mempertanyakan komitmen dari pengembang soal kompensasi yang dijanjikan bagi Pemerintah Kota Bogor.

Kompensasi soal keterikatan dengan Jalan R3, di antaranya ada pembebasan lahan milik warga di satu sisi jalan sepanjang Parung Banteng. Itu merupakan konpensasi bangkitan lalulintas dan waktu dulu pernah diusulkan hingga ke Binarum Bantarkemang atau Tajur, tetapi kesanggupannya hanya sampai ujung Jalan R3 Parung Banteng.

“Sampai saat ini belum ada realisasinya soal kompensasi itu dan baru beberapa rumah saja yang dibebaskan,” jelasnya.

Ketika ditanyakan soal kompensasi 2 bus yang dijanjikan pihak pengembang untuk Pemkot Bogor, Usmar menegaskan tidak mengetahuinya. “Tidak tahu kalau soal bus itu. Intinya kompensasi harus direalisasikan karena itu kewajiban yang sudah disepakati,” tutupnya. [] Fadil

 

 



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *