Tim Pansus DPRD Kota Bogor dan Disdik Kota Bogor Bahas Raperda PPKLP
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan (PPKLP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) dan Bagian Hukum Setda Kota Bogor, pada Rabu (4/12/2024).
Rapat ini bertujuan membahas setiap pasal dalam draf Raperda dan menyamakan persepsi antara DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor terkait implementasi Raperda tersebut.
“Pertemuan ini bertujuan memastikan Raperda Perlindungan Kekerasan di Lingkungan Sekolah benar-benar efektif, aplikatif, dan mampu mengurangi atau menghilangkan kekerasan di sekolah,” ujar Ketua Tim Pansus Raperda PPKLP, Nasya Kharisa Lestari.
Sementara, Anggota Tim Pansus, Desy Yanthi Utami, mengatakan bahwa Raperda ini telah disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2023, sehingga mencakup pencegahan kekerasan fisik, verbal, non-verbal, hingga kekerasan daring.
“Kami ingin memastikan anak-anak kita mendapatkan perlindungan maksimal dan dapat belajar dengan aman di lingkungan sekolah,” ujar Desy, yang akrab disapa Dea.
Dari total 71 pasal dalam Raperda, telah diatur berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, hingga intoleransi. Aturan ini dinilai penting mengingat data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor menunjukkan 11 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sepanjang 2023.
“Sebagai kota layak anak peringkat Nindya, tidak seharusnya ada kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Kami berharap Raperda ini menjadi payung hukum untuk melindungi pelajar di Kota Bogor,” tegas Dea.
Dea juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran dalam mendukung implementasi Raperda ini. Ia menekankan bahwa alokasi 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan harus digunakan secara proporsional, termasuk untuk program perlindungan dan pencegahan kekerasan di sekolah.
“Dengan keterbatasan anggaran, kami akan memastikan program ini mendapat pendanaan yang rasional agar upaya pencegahan dan perlindungan bisa maksimal,” pungkasnya. [] Ricky
