Sumber Pendanaan Jadi Fokus Pembahasan Raperda Pesantren Jabar
BOGOR-KITA.com, PURWAKARTA – Poin sumber pendanaan pesantren menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus VII) Raperda Penyelenggaraan Pesantren, ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta, Senin, (26/10/2020).
Dilansir dari dprd.jabarprov.go.id, Wakil Ketua Pansus VII DPRD Jabar, Tetep Abdulatip mengemukakan maksud dan tujuan kunjungan kali ini guna meminta masukan dari pondok pesantren dalam menyempurnakan Raperda Penyelenggaraan Pesantren.
“Pertama kedatangan kami Pansus VII ialah mencari masukan dari pondok pesantren terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren, kami juga sudah melakukan kajian-kajian dengan mengunjungi pesantren di Jabar maupun luar Jabar,” ucapnya.
Tetep juga mengatakan, beberapa usulan yang diaspirasikan oleh Ponpes Al-Muhajirin kepada Pansus VII, merupakan sama hal nya dengan usulan Pansus VII kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tetep menyebutkan ada poin sumber pendanaan pesantren di dalam draft raperda yang akan menjadi fokus pembahasan di DPRD melalui Pansus VII, yang dimana sumber pendanaan pesantren akan difasilitasi oleh APBD, juga pondok pesantren tidak akan mendapat intervensi dari pihak mana pun.
“Usulan terkahir kami untuk dituangkan ke dalam Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Jawa Barat sama dengan apa yang diusulkan oleh Ponpes Al Muhajirin, termasuk perihal pendanaan dari masyarakat menjadi nomor terakhir,” kata Tetep.
“Nomor pertama itu ialah APBD Provinsi Jawa Barat, kemudian bisa dari APBN serta alokasi dana yang lainnya yang tentunya sesuai prosedur, serta yang terakhir ialah pendanaan dari masyarakat, dana masyarakat sama tidak perlu pengawasan semuanya oleh ponpes dan tidak akan mendapat intervensi dari siapapun termasuk pemerintah,” sambung Tetep Abdulatip. [] Hari
