Sugeng Teguh Santoso

STS akan Minta Kejagung Review SP3 Kasus Angkahong

BOGOR-KITA.com  – Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Teguh Santoso (STS) menegaskan, pihaknya akan meminta Kjejaksaan Agung mereview Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Angkahong yang diterbitkan kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

“YSK sudah menerima fisik surat SP3 tersebut,” kata STS  di Bogor, Senin (15/10/2018)..

Kasus Angkahong terkait kasus mark-up pengadaan lahan Jambu Dua. Dua pejabat Pemkot Bogor dan satu apraisal sudah divonis dalam kasus ini.

Sementara  Walikota Bogor Bima Arya dan Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat dalam dakwaan dan juga putusan majelis hakim disebut ikut serta atau pleger.

Awalnya, Kejati Jabar menerbitkan sprindik setelah vonis majelis hakim. Namun belakangan, Kejati mengeluarkan SP3.

“Dalam SP3 yang diterima disebutkan bahwa pemberhentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti,” kata STS.

STS yang juga Sekjen Peradi mengemukakan,  peristiwa pidana tentang pengadaan lahan Pasar Jambu Dua adalah satu peristiwa pidana yang utuh, di mana Kejari Bogor telah menyidik rangkaian peristiwa dan perbuatan masing-masing pihak.

Bima Arya, kata STS, pada rapat terakhir tanggal 27 Desember 2014 berunding dengan pemilik tanah yakni Angkahong dan menetapkan harga.

“Itu menjadi satu sisi yang dinilai sebagai unsur yang memenuhi perbuatan di dalam putusan PN Tipikor Bandung,” jelasnya.

Oleh sebab itu, STS menilai kelaurnya SP3 diliputi tanda tanya.

STS menduga penyidik Kejati Jabar melakukan tindakan menyortir barang bukti atau tidak melakukan penyidikan secara serius. Sebab ada beberapa saksi yang memiliki andil dalam kasus ini, tidak dimintai keterangannya.

“Saya tahu ada saksi yang diperiksa sebelumnya tetapi tidak diperiksa selanjutnya, seperti Ibu Atty dan Yus Ruswandi. Keduanya, terlibat dalam penetapan anggaran pengadaan lahan Jambu Dua sebesar Rp17 miliar,” tegas STS.

Karena itu, kata STS, YSK akan meminta Kejaksaan Agung untuk me-review kasus ini, dan jika memungkinkan akan mengajukan praperadilan, walaupun praperadilan merupakan pilihan terakhir karena kalau kalah, maka SP3 itu menjadi suatu kebenaran. [] Fadil



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *