Kota Bogor

Soal Habib Rizieq, Atang Nilai Walikota Lebih Banyak Bikin Unsur Kegaduhan

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto melihat, penanganan dan penyikapan Walikota Bogor Bima Arya terhadap perawatan pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab  terkesan lebih banyak unsur kegaduhannya dibanding penyelesaian substansi dasarnya.

Kegaduhan itu terjadi ketika Walikota turun tangan menangani perkembangan Habib Rizieq di RS UMMI. Seharusnya, pendekatan yang dilakukan bisa lebih merangkul agar tidak muncul reaksi defensif dari pihak keluarga pasien maupun RS. Bukan dengan cara demonstratif yang akhirnya menimbulkan suasana riuh rendah seperti sekarang ini,”  kata Atang, Minggu (29/11/2020).

“Pendekatan persuasif, komunikasi intens, penanganan senyap, mengedepankan musyawarah,  seharusnya lebih diutamakan. Kan yang terpenting adalah langkah-langkah taktis penanganan. Bukan pada ramainya pemberitaan,” imbuh Atang.

Politisi PKS ini menjelaskan, dari berbagai kasus penanganan covid di Kota Bogor selama ini, dirinya melihat baru kali ini sangat demonstratif. Sebelum sebelumnya, jika ada yang suspek, probable, ataupun positif covid, dijalankan secara senyap, tapi produktif.

“Jadinya kan orang bertanya, kenapa untuk penanganan Habib Rizieq jadi berbeda, ada apa,” katanya mempertanyakan.

Baca juga  Sehari Ada 16 Kasus Positif di Kota Bogor, 3 di Antaranya ASN

Atang menerangkan, kalau mencegah adanya kerumunan, kan tidak ada kerumunan. Kalaupun ramai, bisa langsung ditertibkan.

Kalau alasannya untuk kecepatan penanganan, di lapangan masih banyak juga warga yang kesulitan mendapatkan penanganan covid.

Sebagai contoh, tidak semua warga yang kena tracing di swab test karena keterbatasan faskes. Ada beberapa warga yang tidak bisa dirawat karena terbatasnya ruang perawatan, baik ruang ICU maupun ruang isolasi.

“Jadi, perlu ada kerja sama yang konstruktif baik dari pemerintah maupun seluruh RS. Kita juga perlu berterima kasih kepada RSUD dan RS-RS swasta yang selama ini juga sdh mendukung program pemerintah, termasuk RS Ummi dan RS swasta yang lain,” jelasnya.

Dalam konteks kekisruhan sekarang, Atang melihat dari dua sisi. Sisi pertama, tim medis dan RS punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi data pasien, sekaligus menangani secara tepat dari seluruh sisi medis. Semuanya diatur dalam UU.

Sisi kedua, guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, satgas covid juga perlu melakukan tindakan yang tepat. Hal tersebut juga amanat peraturan perundang-undangan.

Baca juga  Sudah Bermobil, Penghuni Rusunawa Harus Keluar

“Jadi, tidak perlu dipertentangkan. Namun, perlu dimusyawarahkan dan dikomunikasikan secara baik, sehingga  hasilnya akan produktif,” tegasnya.

“Sebaiknya walikota beserta jajaran maupun RS UMMI beserta jajaran bisa duduk bersama agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari. Keduanya perlu introspeksi. Perlu perbaiki kekurangan masing-masing. Turunkan tensi. Kedepankan kebersamaan. Hindari unsur-unsur demonstratif agar tidak saling defensif dan merasa benar masing-masing.

“Karena yang terasa gaduhnya, sementara hal dan tujuan substantif jadi tidak tertangani,” pungkasnya. [] Ricky

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top