Rommy Achmad Ramdhan, A.Md., S.H

Sisi HAM Dinamika UU Cipta Kerja

Oleh:

Rommy Achmad Ramdhan, A.Md., S.H

(Sekretaris Pusat Studi Pembangunan Hukum Partisipatif dan Karyawan FH Universitas Pakuan)

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) sedari awal menuai polemik. Banyak dimensi di dalamnya. Tidak sederhana mengurainya. Lihat saja dari segi materi pengaturan memuat 11 klaster, 15 bab, 186 pasal, dan merevisi 7 UU. Ini luar biasa dan babak baru dalam sejarah pembentukan hukum di tanah air. Memang metode omnibus law itu sendiri memang sesuatu yang baru dikenal di negara negara civil law. Omnibus law adalah teknik atau metode untuk membuat regulasi atau undang-undang yang mencakup banyak subyek atau materi pokok dengan tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan.

Di publik memang sorotan pembentukan UU Cipta Kerja ini sangat kuat. Pertama, dari proses sosialisasinya sudah pro kontra. Ketua KADIN Rosan P Roeslani menyatakan enam konfederasi buruh dilibatkan pembahasan di omnibus meski dua konfederasi besar mundur di tengah pembahasan salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5206242/kadin-ungkap-serikat-buruh-ikut-bahas-omnibus-law). Kedua, terdapat persoalan di prosedur pembahasan. Seperti setelah disetujui oleh DPR pada 5 Oktober 2020, ternyata draft final belum selesai, ada dua versi yang 905 halaman dan 1035 halaman misalnya. Belum lagi ada perubahan redaksi Pasal 156 ayat (2) pasca tanggal 5 Oktober 2020, dari kata “diberikan paling banyak” diganti “diberikan dengan ketentuan” pada pasal mengenai pesangon yang seharusnya tidak  diperkenankan karena sudah disahkan di paripurna (Kompas Selasa 13 Oktober 2020, hlm.9). Ketiga, penanganan aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja yang menimbulkan luka dan sebagainya di kedua belah pihak, baik pengunjuk rasa maupun aparat.

Baca juga  Perokok Remaja Meningkat, 20 Daerah Pelajari KTR Kota Bogor

Kearifan

Menurut hemat penulis, pengesahan UU Cipta Kerja memang dalam momentum kurang tepat. Masyarakat tengah mengalami persoalan di sisi hak ekonomi, sosial dan budaya atau hak ekosob. Sebab, di masyarakat beban hidup makin berat. Seorang pekerja misalnya mungkin ada yang memiliki kewajiban membayar biaya kontrakan atau sewa kost bulanan , iuran sampah dan keamanan, biaya makan sehari-hari, bayar kredit motor, bahkan bagi mereka yang telah berkeluarga wajib menafkahi istri dan harus menanggung segala kebutuhan keperluan biaya sekolah anak maupun harus membayar keperluan macam-macam.  Sementara jumlah angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh perusahaan ditambah dengan masalah banyaknya buruh pekerja yang menganggur karena terkena PHK massal oleh pengusaha  karena perusahaan jatuh bangkrut akibat dari dampak wabah virus covid 19.

Sebenarnya, gagasan UU Cipta Kerja itu, bila diidentifikasi dari pernyataan resmi pemerintah memiliki maksud baik dan mulia. Dihadirkan undang-undang dimaksud dalam semangat memangkas perizinan. Menyederhanakan birokrasi. Mencegah praktik korupsi. Memberdayakan UMKM dan menyejahterakan masyarakat.

Baca juga  Menghitung Pesangon Pekerja Saat PHK Versi UU Cipta Kerja

Meski demikian, maksud dan tujuan mulia harus disempurnakan dengan proses pembentukannya yang arif. Melibatkan partisipasi publik yang optimal. Transparan, dapat diakses publik, serta menimbang secara optimal pelbagai kepentingan para pihak.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia atau HAM terdapat beberapa hal yang harus dipastikan. Pertama, memastikan materi muatan UU Cipta Kerja menjamin pemenuhan HAM khususnya hak ekonomi dan sosial. Sebab, UU Cipta Kerja apabila tidak berhati hati, dapat mengurangi hak pekerja karena itu harus dipastikan pasal-pasal di undang-undang dan peraturan pelaksanaanya memiliki keberpihakan kepada masyarakat yang renta. Kedua, penanganan ekses aksi unjuk rasa. Tidak dapat dihindari dari unjuk rasa yang selama ini berlangsung, selalu menimbulkan ekses. Kerusuhan. Kerusakan barang barang publik. Dan pelbagai hal yang memprihatinkan. Tentu menyikapi ini harus proporsional. Harus dipastikan pelaku kerusuhan diproses secara hukum. Dengan memperhatikan hak asasi tersangka. Di sisi lain, penanganan aksi unjuk rasa dapat memastikan perlindungan hak menyampaikan ekspresi dilengkapi dengan pengetatan protokol kesehatan yang rentan di masa pandemi Covid ini. Ketiga, perlu kontrol semua pihak agar ada solusi komperhensif mengatasi polemik UU Cipta Kerja. Sebaiknya jalur konstitusional seperti melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dijadikan prioritas kebijakan.

Momentum

Menurut hemat penulis, momentum UU Cipta Kerja bisa dijadikan bagian dari proses perbaikan kualitas demokrasi. Selama ini, demokrasi cenderung dimaknai prosedural. Seolah dengan pemilihan umum, maka Indonesia sudah berkategori baik demokrasinya. Menurut penulis, alangkah baiknya demokrasi prosedural dilengkapi demokrasi substansial. Demokrasi substansial sangat menghargai kebebasan berpendapat—baik sependapat atau tidak dengan pemikiran pemerintah—sebagai cermin menghargai kemajemukan. Selain itu demokrasi substansial menghargai persamaan dan toleransi. Dalam konteks UU Cipta Kerja, maka demokrasi substansial dapat dimulai dengan optimalisasi akses informasi khususnya berkaitan dokumen UU Cipta Kerja, baik semua pembicaraan di DPR termasuk draft final yang disampaikan ke presiden dibuka di publik.

Baca juga  Perbandingan Waktu Istirahat dan Cuti dalam UUK Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas akan menguat. Sebab, demokrasi substansial sangat melembagakan transparansi dan akuntabilitas. Demikian pula optimalisasi dialog dialog pemangku kepentingan harus dilakukan pemerintah. Terutama saat hendak menyusun Peraturan Pemerintah yang melaksanakan UU Cipta Kerja. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan pelbagai praduga tidak benar di publik.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah dibuka akses pendampingan hukum termasuk publikasi media terhadap para pihak yang diduga pelaku kerusuhan, baik itu perusuh maupun yang diduga dalang. Ini penting untuk memastikan proporsionalitas penanganan termasuk pula publik turut mencermati agar tidak terdapat potensi pelanggaran HAM. Penulis berharap, semua pihak dapat belajar banyak dari polemik UU Cipta Kerja agar di masa depan Indonesia dapat lebih baik dalam semua aspek sehingga kesejahteraan dan kemakmuran dapat tercapai. []



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *