BOGOR-KITA.com, SOREANG – Sinergitas antarstakeholder merupakan kunci untuk menjawab permasalahan dan tantangan perlindungan anak.
Hal itu diungkapkan Ketua Pansus IV DPRD Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina saat mensosialisasikan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan anak di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (26/6/2020).
Dilansir dari Humas DPRD Jawa Barat, Pansus IV mengharapkan para stakeholder terkait dapat meningkatkan kerjasama di semua tahapan penanganan kasus kekerasan anak.
Sri Rahayu Agustina menambahkan, permasalahan tentang anak sangat kompleks, sehingga, kata dia, untuk penyelesaiannya harus ditinjau secara menyeluruh salah satunya aspek kesejahteraan. Terlebih, kekerasan terhadap anak-anak hingga kini kerapkali terulang. Hal itu menunjukkan kompleksitas persoalan yang terjadi kepada anak-anak. “Harus diberikan pelatihan yang berbasis ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi kondisi itu akan sia-sia jika memang masyarakatnya yang malas untuk bekerja,” kata Anggota DPRD dari Dapil Karawang Purwakarta itu.
Apalagi, lanjut Sri, persoalan dalam rumah tangga akibat kekerasan dalam keluarga mayoritas yang menjadi sasaran adalah anak. Bisa dipicu dari faktor ekonomi, keluarga, hingga mengakibatkan angka perceraian sangat tinggi. Belum lagi, kata dia, soal pendidikan, seperti misalnya seorang siswi yang hamil di luar nikah dan hampir dipastikan selain menjadi sasaran bahan olok-olok oleh teman-teman juga dari aspek psikologisnya pun pasti akan terdampak.
“Tidak jarang kasus hamil di luar nikah saat masih sekolah yang justru menjadi bahan bullying,” tutupnya. [] Hari
