BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, ditemani Lima Direktur Utama BUMN menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi VI di di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Adapun agenda Raker antara Komisi VI dengan Menteri BUMN membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN tahun 2019 dan 2020.
Rapat dibuka langsung Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza. “Rapat dengan Menteri BUMN untuk pertama kalinya,” kata Faisol.
Berdasarkan pantauan dari ruang sidang, lima Dirut BUMN yang mendampingi adalah Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sri Peni Inten Cahyani, Direktur Utama PT PANN (Persero) Hery Soewandi, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Arief Mulyadi.
Kemudian Direktur Utama PT Bahana Pembiayaan Utama Indonesia (BPUI) Marciano Herman dan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo.
Selain lima Dirut BUMN, turut juga mendampingi Erick Thohir yakni Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Dalam Raker, Erick Thohir mengatakan sudah 4 tahun terakhir negara menyuntikkan modal Rp105,5 triliun ke BUMN.
Dikatakan Erick, dari jumlah tersebut yang paling banyak disedot oleh PLN dan Hutama Karya. Dirinya menyebut keduanya menyerap dana tersebut sekitar 50 persen. Dari 2015-2019, kata dia, PLN menyedot Penyertaan Modal Negara sebanyak Rp35,1 triliun atau 33 persen, sementara Hutama Karya Rp16,1 triliuun atau 15 persen.
Tentu penggunaan dana PLN itu sendiri berkaitan dengan penugasan pemerintah untuk pemerataan listrik. Sedangkan Hutama Karya, untuk Tol Trans Sumatera, yang antara lain sudah diresmikan 400 kilometer.
“Untuk tahun ini PLN butuh PMN sebanyak Rp6,5 triliun. Sudah dikucurkan Rp2,5 triliun untuk pelayanan listrik masuk desa. Sementara Hutama Karya sudah disuntik Rp10,5 triliun untuk pembangunan 7 ruas tol Sumatera,” kata Menteri BUMN. [] Ipung